Pantau - Pemerintah Spanyol secara terbuka mengecam keputusan Amerika Serikat yang mencabut visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan 80 pejabat Palestina lainnya menjelang Sidang Majelis Umum PBB di New York pada bulan September.
Spanyol Desak Uni Eropa Bela Palestina
Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menyebut langkah Amerika Serikat sebagai tindakan yang "tidak bisa diterima".
Ia menegaskan bahwa tidak seharusnya delegasi Palestina, termasuk Mahmoud Abbas, dilarang menghadiri forum internasional seperti Sidang Majelis Umum PBB.
"Perlindungan dan imunitas bersifat global," ungkapnya.
Albares mendesak Uni Eropa untuk mengambil peran utama dalam membela hak perwakilan Palestina di panggung internasional.
Menurutnya, hal tersebut harus menjadi "pesan jelas dari pertemuan hari ini", merujuk pada pertemuan informal para menteri luar negeri EU di Kopenhagen.
Ia juga mengkritik respons Uni Eropa terhadap konflik Palestina-Israel yang dianggap terlalu lambat dan minim tindakan nyata.
"Uni Eropa bertindak terlalu sedikit, terlalu lambat, dan pada dasarnya tidak melakukan apa pun," tegasnya.
Rencana Aksi Spanyol: Embargo, Sanksi, dan Dukungan
Albares menyatakan bahwa masa untuk sekadar mengeluarkan pernyataan telah berakhir, dan sudah saatnya Uni Eropa mengambil langkah konkret.
Ia menyebut bahwa hubungan antara Uni Eropa dan Israel hanya boleh dilanjutkan jika menghormati prinsip hak asasi manusia.
Jika terdapat pelanggaran serius terhadap HAM, maka Uni Eropa harus bertindak sesuai hukum internasional.
"Ini bukan lagi waktunya perang, ini waktunya bertindak," tegas Albares, seraya menyerukan penghentian perang dan blokade terhadap Gaza.
Spanyol mengusulkan sebuah rencana aksi yang diklaim tidak ekstrem, melainkan berbasis pada hukum Eropa dan internasional.
Empat langkah utama dari rencana aksi tersebut meliputi embargo senjata Uni Eropa terhadap Israel, penambahan individu ke dalam daftar sanksi, pemberian dukungan finansial besar kepada Otoritas Nasional Palestina, serta penegakan putusan Mahkamah Internasional.
Penegakan ini mencakup penghentian perdagangan produk dari permukiman ilegal dan penangguhan total terhadap perjanjian perdagangan antara Uni Eropa dan Israel.
- Penulis :
- Aditya Yohan
