Pantau - Pemimpin partai kiri jauh France Unbowed (LFI), Jean-Luc Melenchon, mengumumkan bahwa oposisi telah resmi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Emmanuel Macron di parlemen pada Sabtu (6/9).
Seruan Melenchon dan Tekanan Politik
Dalam konferensi pers di Kota Lille, Prancis utara, Melenchon secara tegas mengatakan, "Dia harus mundur," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa jika partainya berkuasa, Angkatan Laut Prancis akan ditugaskan mengawal kapal-kapal Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Melenchon juga memperkirakan pemerintahan Perdana Menteri Francois Bayrou akan tumbang dalam pemungutan suara mosi percaya pada Senin mendatang.
"Ini adalah kemenangan rakyat," ujarnya, menilai bahwa situasi tersebut menandai perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.
Krisis Anggaran dan Ancaman Jatuhnya Pemerintahan
Prancis kini menghadapi ketegangan politik yang meningkat ketika Bayrou bersiap menghadapi pemungutan suara penting di Majelis Nasional.
Pada Juli lalu, Bayrou memaparkan kerangka anggaran 2026 dengan rencana penghematan hampir 44 miliar euro (sekitar Rp839,56 triliun) demi menekan utang publik yang mencapai 113 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Negara juga mencatat salah satu defisit anggaran terbesar di Uni Eropa, yakni 5,8 persen.
Bayrou memperingatkan bahwa Prancis berada "di ambang terlilit utang berlebihan" dan menyerukan anggota parlemen untuk memilih "tanggung jawab daripada kekacauan," tegasnya.
Namun, partai oposisi dari berbagai spektrum—mulai dari LFI, Partai Sosialis, hingga sayap kanan jauh National Rally (RN)—telah menyatakan penolakan terhadap pemerintahan Bayrou.
Negosiasi anggaran menjadi sumber utama ketegangan politik, terlebih setelah kegagalan mencapai kesepakatan anggaran 2025 pada tahun lalu menyebabkan jatuhnya pemerintahan Michel Barnier pada Desember.
Kala itu, partai kiri dan kanan jauh bersatu dalam mendukung mosi tidak percaya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
- Editor :
- Tria Dianti
