Pantau - Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya mengawal isu strategis lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah, penanganan limbah, hingga mekanisme perdagangan karbon dalam rencana kerja tahun 2026.
Komitmen DPR Kawal Agenda Lingkungan
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan hal itu saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurrofiq di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 4 September 2025.
Sugeng memberikan apresiasi atas program KLH/BPLH yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
Ia menekankan perlunya penguatan agenda prioritas terkait sampah, limbah, pencemaran udara, perubahan iklim, dan perdagangan karbon dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.
"Komisi XII perlu memastikan bahwa anggaran 2026 sebesar Rp1,39 triliun benar-benar dialokasikan untuk program-program prioritas, terutama pengelolaan sampah, penegakan hukum atas limbah, serta langkah-langkah konkret dalam perdagangan karbon yang kini menjadi perhatian internasional," ungkap Sugeng.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menambahkan bahwa Komisi XII mendukung penuh peran Kementerian Lingkungan Hidup dalam forum internasional, khususnya diplomasi iklim.
Ia menilai isu plastik sekali pakai, pengendalian emisi, dan mekanisme perdagangan karbon sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.
Capaian Kinerja dan Target Anggaran
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq memaparkan capaian kinerja keuangan tahun berjalan.
Per 2 September 2025, realisasi anggaran KLH/BPLH telah mencapai Rp0,71 triliun atau 66,22 persen dari pagu 2025 sebesar Rp1,079 triliun.
Proyeksi serapan anggaran diperkirakan mencapai 99,98 persen di akhir tahun.
Dari sisi pendapatan negara bukan pajak (PNBP), realisasi hingga awal September 2025 tercatat Rp287,77 miliar atau 306,82 persen dari target APBN.
KLH/BPLH menargetkan PNBP 2025 dapat menembus Rp500 miliar melalui penguatan program berbasis lingkungan.
"Untuk Tahun Anggaran 2026, pagu KLH/BPLH mencapai Rp1,39 triliun, meningkat 29,31 persen dibandingkan 2025. Kami juga mendapat tambahan alokasi Rp195 miliar yang akan digunakan untuk memperluas program prioritas, termasuk pengelolaan sampah, pengendalian limbah, dan inisiatif perdagangan karbon," ujar Hanif.
Komisi XII memastikan akan terus mengawal implementasi kebijakan lingkungan hidup.
Langkah ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola nasional sekaligus meningkatkan kontribusi Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim di tingkat global.
- Penulis :
- Shila Glorya
