Pantau - Anggota DPRD Sulawesi Selatan akan mulai berkantor sementara di gedung Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) di Kompleks Perkantoran Dinas Prasarana Umum Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, mulai Senin 8 September 2025, setelah gedung DPRD Sulsel dibakar massa pada Sabtu 30 Agustus 2025 dini hari.
Alasan Pemilihan Gedung BMBK
Sebanyak 84 anggota DPRD Sulsel membutuhkan tempat kerja sementara agar aktivitas kedewanan tidak terhenti.
Gedung BMBK dipilih karena dinilai paling representatif, memiliki banyak ruangan, serta lebih efisien secara anggaran dibanding opsi menyewa hotel yang berisiko menimbulkan sorotan publik.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo menyatakan, "Dari beberapa kantor yang dikunjungi, paling representatif kantor PU di Jalan Andi Pangeran Pettarani. Maka kita pinjam untuk sementara, mungkin tiga bulan pertama, dan kalau renovasi kantor belum selesai, dilanjutkan tiga bulan lagi."
Ia menambahkan, "Rencana Rapat Paripurna dijadwalkan hari Senin besok. Informasinya ruangan sementara dibenahi. Kami tidak ingin membuang-buang waktu, karena program Pemprov harus jalan dan ini kepentingan rakyat wajib dikedepankan."
Selain DPRD, di kompleks perkantoran tersebut juga terdapat dua OPD lain, yakni Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang (SDACKTR).
Agenda Kedewanan Tetap Berjalan
Keputusan penggunaan kantor sementara di gedung BMBK diambil setelah rapat koordinasi dan persetujuan gubernur, agar agenda DPRD tidak terhambat.
Pembahasan APBD Perubahan 2025 harus segera disahkan, dilanjutkan dengan pembahasan APBD Pokok 2026.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud menegaskan agenda kedewanan tetap berjalan.
"Agenda rapat pembahasan anggaran bersama OPD masih banyak, sehingga tidak ada alasan anggota dewan berhenti bekerja," ungkapnya.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menambahkan bahwa usulan pembangunan dan renovasi gedung DPRD Sulsel pasca pembakaran telah diajukan ke pemerintah pusat.
"Kita sudah mengajukan surat, sudah ada standar form dikasih dari kementerian. Untuk, anggarannya kita ajukan sudah dihitung, itu sekitar Rp233 miliar dari provinsi ke pemerintah pusat," ujarnya.
Usulan anggaran Rp233 miliar tersebut sudah diisi sesuai formulir dari Kementerian Prasarana Umum dan dikirim untuk ditindaklanjuti.
Selain DPRD Sulsel, kantor DPRD Kota Makassar juga turut dibakar massa, dengan kerugian yang dihitung BPBD mencapai Rp253,4 miliar.
Jika digabungkan, total kerugian dari kedua peristiwa tersebut mendekati Rp500 miliar.
- Penulis :
- Shila Glorya
