Pantau.com - Perpanjangan sanksi yang dilakukan AS baru-baru ini kepada Korea Utara merupakan tindakan tidak bersahabat dan bertentangan langsung atas pertemuan puncak bersejarah antara dua negara di Singapura tahun lalu, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut, Rabu, 26 Juni 2019.
Pekan lalu, Gedung Putih memperpanjang enam perintah eksekutif tentang sanksi atas program nuklir dan rudal milik Korea Utara selama setahun.
Seorang juru bicara dari Menteri Luar Negeri Korea Utara menyesalkan pernyataan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada pekan lalu, yang berdampak pada lebih dari 80 persen ekonomi Korea Utara.
Korea Utara juga menuduh pemerintah AS atas fitnah kejam dalam laporan terbarunya tentang perdagangan manusia dan kebebasan beragama di seluruh dunia. “Ini adalah sebuah wujud dari tindakan yang sangat tidak bersahabat dari Amerika Serikat,” kata jubir tersebut dalam pernyataan yang dilaporkan kantor berita Korea Utara KCNA, dikutip Reuters.
Baca juga: Kim Jong Un Tidak Siap untuk Denuklirisasi
“Semua ini menunjukkan fakta bahwa mimpi liar AS untuk membuat kita berlutut dengan menjatuhkan sanksi dan tekanan tidak berubah sama sekali, tetapi malah semakin nyata,” tambahnya.
Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong Un mengadakan pertemuan tingkat tinggi pertama di Singapura Juni tahun lalu, yang menyetujui pemeliharaan hubungan baru dan upaya denuklirisasi di Semenanjung Korea.
Namun, pertemuan tingkat tinggi kedua di Vietnam Februari lalu gagal menjembatani perbedaan antara permintaan AS atas denuklirisasi dan tuntutan Korut soal pencabutan sanksi.
Baca juga: Kim Jong-un Sebut Surat dari Trump Sangat Istimewa
Sejak saat itu, Korea Utara mengeluhkan sanksi dari Amerika Serikat dan menuntut Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo agar diganti dengan seseorang yang “lebih dewasa”, sementara memuji hubungan yang dibangun antara Trump dengan Kim.
Pompeo, kepada wartawan pada pekan lalu, menyatakan harapan akan dibicarakannya lagi pembahasan nuklir setelah Trump dan Kim saling berbalas surat baru-baru ini.
Jubir dari Korea Utara itu memperingatkan akan sulit melakukan denuklirisasi selama politik AS didominasi oleh pembuat kebijakan yang memiliki pandangan bermusuhan kepada Korea Utara. “Kami tidak akan mengemis untuk pengangkatan sanksi,” ia mengatakan.
“Negara kami bukanlah negara yang akan menyerah kepada sanksi dari AS, ataupun negara yang bisa diserang semaunya oleh AS,” tambahnya.
- Penulis :
- Noor Pratiwi
