Pantau - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima Penghargaan dengan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2021 dari Ombudsman RI. Kemenkumham berjanji terus bekerja lebih maksimal.
"Kemenkumham berusaha terus konsisten dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi sehingga masyarakat dapat menerima layanan di Kemenkumham," kata Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto dalam keterangan tertulis, Kamis (2/6/22).
Berdasarkan hasil penilaian, Kemenkumham masuk dalam kategori terbaik yaitu zona hijau. Penghargaan ini menunjukkan kepatuhan Kemenkumham terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, serta pelayanan Kemenkumham tanpa maladministrasi.
"Penghargaan adalah bonus. Tanpa ada penghargaan pun, Kemenkumham pastikan masyarakat tetap menerima layanan sesuai standar yang ada, tanpa perbedaan dan pungutan liar. Mohon kerjasama dari masyarakat untuk memberikan masukan sehingga kami menjadi lebih baik dari waktu ke waktu," ujar Andap.
Kemenkumham akan terus konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dengan mengemban amanah mulai dari layanan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, imigrasi, kekayaan intelektual, pemasyarakatan hingga administrasi hukum umum. Andap menegaskan ini merupakan implementasi dari kebijakan Presiden Jokowi dalam mewujudkan birokrasi yang melayani publik.
"Pelayanan prima kepada publik merupakan Core Values yang digagas Presiden Jokowi dalam mewujudkan birokrasi yang melayani 'Berakhlak' yang ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum dan HAM, pak Yasonna Laoly," beber Andap.
Ia menambahkan Kemenkumham merupakan kementerian besar dengan ribuan unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di banyak kota. Karenanya, bukan hal yang mudah untuk menata organisasi sebesar itu agar tetap komitmen dalam memberikan layanan publik secara prima.
"Perlu kerja keras dan komitmen sungguh-sungguh dari seluruh jajaran untuk terus melaksanakan pelayanan publik secara prima. Karena pelayanan prima kepada publik adalah komitmen kita," tegas Andap.
"Kemenkumham berusaha terus konsisten dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi sehingga masyarakat dapat menerima layanan di Kemenkumham," kata Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto dalam keterangan tertulis, Kamis (2/6/22).
Berdasarkan hasil penilaian, Kemenkumham masuk dalam kategori terbaik yaitu zona hijau. Penghargaan ini menunjukkan kepatuhan Kemenkumham terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, serta pelayanan Kemenkumham tanpa maladministrasi.
"Penghargaan adalah bonus. Tanpa ada penghargaan pun, Kemenkumham pastikan masyarakat tetap menerima layanan sesuai standar yang ada, tanpa perbedaan dan pungutan liar. Mohon kerjasama dari masyarakat untuk memberikan masukan sehingga kami menjadi lebih baik dari waktu ke waktu," ujar Andap.
Kemenkumham akan terus konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dengan mengemban amanah mulai dari layanan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, imigrasi, kekayaan intelektual, pemasyarakatan hingga administrasi hukum umum. Andap menegaskan ini merupakan implementasi dari kebijakan Presiden Jokowi dalam mewujudkan birokrasi yang melayani publik.
"Pelayanan prima kepada publik merupakan Core Values yang digagas Presiden Jokowi dalam mewujudkan birokrasi yang melayani 'Berakhlak' yang ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum dan HAM, pak Yasonna Laoly," beber Andap.
Ia menambahkan Kemenkumham merupakan kementerian besar dengan ribuan unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di banyak kota. Karenanya, bukan hal yang mudah untuk menata organisasi sebesar itu agar tetap komitmen dalam memberikan layanan publik secara prima.
"Perlu kerja keras dan komitmen sungguh-sungguh dari seluruh jajaran untuk terus melaksanakan pelayanan publik secara prima. Karena pelayanan prima kepada publik adalah komitmen kita," tegas Andap.
- Penulis :
- Muhammad Rodhi
