Pantau - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan meminta seluruh jajaran memastikan pelaksanaan ibadah Natal 2025 dan perayaan Tahun Baru 2026 berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Permintaan tersebut disampaikan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru di wilayah Jakarta Selatan.
Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Selatan Achmad Basyaruddin menyampaikan imbauan tersebut saat dikonfirmasi di Jakarta pada Jumat.
“Kita memberikan rasa aman dan nyaman dengan melakukan penjagaan, pengamanan, dan pemantauan di tempat-tempat ibadah serta pusat keramaian,” ungkap Achmad.
Fokus Pengamanan dan Peran OPD
Achmad Basyaruddin menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dituntut hadir dan berperan aktif sebagai aparatur negara.
Peran aktif tersebut difokuskan pada upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada momentum perayaan hari besar keagamaan dan nasional.
Seluruh petugas di lapangan diminta menjaga sinergi dan memperkuat kolaborasi dengan melibatkan tiga pilar, forum kewaspadaan dini, serta elemen masyarakat lainnya.
Petugas juga diminta mengedepankan sikap humanis dalam menjalankan tugas pengamanan selama perayaan Nataru.
Imbauan ke Masyarakat dan Koordinasi Lintas Sektor
Achmad Basyaruddin turut mengimbau masyarakat agar ikut menjaga kondisi lingkungan tetap kondusif.
“Saya juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga kondisi yang kondusif dan menghindari perselisihan yang dapat memicu konflik antarwarga,” ujarnya.
Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 mengusung tema Menjalin Kolaborasi dan Sinergitas Jaga Jakarta Aman dan Kondusif pada Pengamanan Perayaan Natal Tahun 2025 dan Perayaan Pergantian Malam Tahun Baru 2025-2026 Menuju Jakarta Kota Global.
“Melalui tema tersebut, saya berharap pelaksanaan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif,” kata Achmad.
Kepala Seksi Operasi Satpol PP Jakarta Selatan Ali Haryanto menjelaskan bahwa instruksi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas sektor.
Koordinasi dilakukan antara Satpol PP dengan unsur terkait seperti TNI, Polri, akademisi, dan praktisi hukum di Jakarta Selatan.
Diharapkan adanya wadah komunikasi formal bersama pihak terkait dapat menyamakan persepsi, membahas tantangan di lapangan, serta merumuskan solusi secara terpadu.
“Sehingga tercapai optimalisasi kinerja yang terpadu dan terstruktur, khususnya menjelang perayaan Nataru,” ungkap Ali.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
