Pantau.com - Adanya keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat yang melarang aksi #GantiPresiden2019 ternyata memancing respon dari berbagai pihak. Salah satunya kritik datang dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
Fahri mengatakan, gerakan #GantiPresiden2019 merupakan gerakan inisiatif rakyat yang menginginkan adanya kepemimpinan baru. Sehingga, tidak ada yang bisa melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
"Masa orang punya aspirasi dilarang, sekarang itu beraspirasi menolak pimpinan itu legal ya kan meskipun itu tidak belum tentu persis jadi kenyataan (ganti presiden)," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 3 Agustus 2018.
Politisi asal NTB itu kemudian membandingkan dengan gerakan yang mendukung petahana melanjutkan kepemimpinannya dua periode. Menurutnya, hal itu tak jauh beda dengan gerakan #GantiPresiden2019.
"Kampanye dukung pemerintah boleh, masa kampanye tidak dukung pemerintah tidak boleh?," tuturnya.
Baca juga: MUI Jabar Larang Deklarasi #GantiPresiden2019, Gerindra Angkat Bicara
Untuk itu, ia pun menyarankan kepada para pihak yang tak sepakat dengan gerakan #GantiPresiden2019 untuk membuat gerakan yang serupa dan tidak melanggar konstitusi. Di sisi lain, ia pun mengaku tak habis pikir intitusi sekelas MUI membuat pernyataan seperti itu untuk melarang gerakan #GantiPresiden2019.
"Saya enggak percaya (pernyataan) itu secara kelembagaan berani diambil dan bukan itulah tugasnya Majelis Ulama, tugas ulama itukan menjaga agama kan pada dasarnya. Ngapain dia masuk politik nanti kalau sebelah sini dia bilang berpolitik, kalau sebelah sini dia bilang tidak berpolitik. itu lah kacau, tahan diri aja," pungkasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya MUI Jabar mengimbau agar semua pihak bisa menahan diri terkait dinamika kegiatan deklarasi ganti presiden oleh kelompok tertentu di masyarakat dengan mengusung tagar #GantiPresiden2019.
"Kami mengeluarkan imbauan ini untuk pihak yang pro (terhadap #GantiPresiden2019) atau yang kontra (terhadap #GantiPresiden2019). Imbauan ini semata-mata MUI buat untuk menghindari kemaslahatan," kata Sekretaris Umum MUI Jawa Barat H M Rafani Akhyar, di Bandung, Rabu, 1 Agustus 2018.
Berdasarkan informasi yang terima pihaknya. di Jawa Barat akan ada Deklarasi Ganti Presiden pada tanggal 11 Agustus 2018 di Kota Bandung berbarengan dengan rangkaian acara kegiatan Asian Games 2018 yaitu pawai obor Asian Games.
- Penulis :
- Dera Endah Nirani
