Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta agar distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pengemudi ojek online (ojol) secara khusus.
Hal ini bertujuan agar BLT tepat sasaran bagi kelompok pekerja yang terdampak langsung kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Pemerintah sebaiknya menyalurkan BLT BBM untuk para pengemudi ojol melalui pengusaha aplikasi agar tepat sasaran," ujar Mulyanto saat menerima pengurus komunitas ojol SPEED Provinsi Banten di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).
Saat ini, ungkapnya, distribusi BLT untuk supir ojol ini melalui desa/kelurahan. Padahal, menurutnya, akurasi data yang dipakai untuk mendistribusikan BLT ini masih kurang akurat.
Mulyanto menerima keluhan banyak supir ojol yang tidak menerima BLT dari pemerintah dengan berbagai alasan. Di antaranya soal KTP domisili, keterbatasan kuota, dan lain-lain.
"Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut, mengingat kenaikan tarif ojol yang ada tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM bersubsidi," lanjutnya.
Selain itu, para sopir ojol SPPED juga mengeluh tentang penurunan kualitas BBM jenis Pertalite. Padahal, sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut tidak ada keluhan itu.
"Pemerintah harus secara serius memperhatikan soal-soal ini. Jangan sampai masyarakat semakin menderita," jelas politisi Fraksi PKS ini.
Hal ini bertujuan agar BLT tepat sasaran bagi kelompok pekerja yang terdampak langsung kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Pemerintah sebaiknya menyalurkan BLT BBM untuk para pengemudi ojol melalui pengusaha aplikasi agar tepat sasaran," ujar Mulyanto saat menerima pengurus komunitas ojol SPEED Provinsi Banten di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).
Saat ini, ungkapnya, distribusi BLT untuk supir ojol ini melalui desa/kelurahan. Padahal, menurutnya, akurasi data yang dipakai untuk mendistribusikan BLT ini masih kurang akurat.
Mulyanto menerima keluhan banyak supir ojol yang tidak menerima BLT dari pemerintah dengan berbagai alasan. Di antaranya soal KTP domisili, keterbatasan kuota, dan lain-lain.
"Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut, mengingat kenaikan tarif ojol yang ada tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM bersubsidi," lanjutnya.
Selain itu, para sopir ojol SPPED juga mengeluh tentang penurunan kualitas BBM jenis Pertalite. Padahal, sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut tidak ada keluhan itu.
"Pemerintah harus secara serius memperhatikan soal-soal ini. Jangan sampai masyarakat semakin menderita," jelas politisi Fraksi PKS ini.
- Penulis :
- Aditya Andreas
