Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah lamban dalam menangani kasus gagal ginjal akut pada anak.
Terlebih lagi, menurut data dari Kemenkes per hari Minggu (23/10/2022), terdapat 245 kasus yang tersebar di seluruh Indonesia, 141 di antaranya meninggal dunia.
"Ini bukan hanya korban sakit, tetapi ini korban jiwa. Sangat beralasan jika masyarakat resah dan muncul kegelisahan di mana-mana," ujar Saleh melalui keterangannya, Selasa (25/10/2022).
Baca Juga: Komisi IX DPR Desak Pemerintah Tetapkan KLB Atas Kasus Gangguan Ginjal Akut
Ketua Fraksi PAN ini menilai, pemerintah belum bekerja maksimal menangani gagal ginjal akut. Menurutnya, penanganan kasus ini saling menunggu antara pihak terakit.
"Kemenkes dan BPOM belum bersinergi. Malah cenderung terkesan saling menyalahkan," lanjutnya.
Saleh mendesak pemerintah untuk melakukan beberapa langkah. Pertama, Kemenkes harus segera mencari obat gagal ginjal akut ini, obat tersebut harus segera diberikan kepada para pasien yang terpapar.
Baca Juga: Kasus Gagal Ginjal Merebak, Komisi IX DPR Minta Produsen Obat Diusut Secara Hukum
Selanjutnya, kata Saleh, BPOM segera mengumumkan hasil pemeriksaannya terhadap kandungan obat sirup yang diduga menjadi penyebabnya.
"BPOM kurang tekun dalam melaksanakan pengawasan dan pengujian. Kalau sudah kejadian seperti ini, baru sibuk dan terkesan kalang kabut," sindir Saleh.
Ketiga, ia mendesak Kemenkes dan BPOM agar obat-obatan yang disita tidak langsung dimusnahkan terburu-buru. Menurutnya, harus ada kejelasan dan klarifikasi terkait statusnya.
"Ini diperlukan agar produsen obat-obatan itu tidak dirugikan. Karena isu yang berkembang saat ini belum tentu menguntungkan mereka," tandasnya.
Terlebih lagi, menurut data dari Kemenkes per hari Minggu (23/10/2022), terdapat 245 kasus yang tersebar di seluruh Indonesia, 141 di antaranya meninggal dunia.
"Ini bukan hanya korban sakit, tetapi ini korban jiwa. Sangat beralasan jika masyarakat resah dan muncul kegelisahan di mana-mana," ujar Saleh melalui keterangannya, Selasa (25/10/2022).
Baca Juga: Komisi IX DPR Desak Pemerintah Tetapkan KLB Atas Kasus Gangguan Ginjal Akut
Ketua Fraksi PAN ini menilai, pemerintah belum bekerja maksimal menangani gagal ginjal akut. Menurutnya, penanganan kasus ini saling menunggu antara pihak terakit.
"Kemenkes dan BPOM belum bersinergi. Malah cenderung terkesan saling menyalahkan," lanjutnya.
Saleh mendesak pemerintah untuk melakukan beberapa langkah. Pertama, Kemenkes harus segera mencari obat gagal ginjal akut ini, obat tersebut harus segera diberikan kepada para pasien yang terpapar.
Baca Juga: Kasus Gagal Ginjal Merebak, Komisi IX DPR Minta Produsen Obat Diusut Secara Hukum
Selanjutnya, kata Saleh, BPOM segera mengumumkan hasil pemeriksaannya terhadap kandungan obat sirup yang diduga menjadi penyebabnya.
"BPOM kurang tekun dalam melaksanakan pengawasan dan pengujian. Kalau sudah kejadian seperti ini, baru sibuk dan terkesan kalang kabut," sindir Saleh.
Ketiga, ia mendesak Kemenkes dan BPOM agar obat-obatan yang disita tidak langsung dimusnahkan terburu-buru. Menurutnya, harus ada kejelasan dan klarifikasi terkait statusnya.
"Ini diperlukan agar produsen obat-obatan itu tidak dirugikan. Karena isu yang berkembang saat ini belum tentu menguntungkan mereka," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
