Pantau - Anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Riyanta menemui massa perangkat desa yang berunjuk rasa di Depan Gedung MPR/DPR/DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Ia mendukung aspirasi para Kepala Desa yang meminta masa jabatan selama 9 tahun. Riyanta yang berasal dari Dapil Jawa Tengah III itu mengungkapkan bahwa aspirasi tersebut sebagai bagian dari demokrasi dan prinsip negara hukum.
"Keputusannya tergantung dari partai-partai yang ada di DPR tentu bersama Presiden.
Yang paling penting saat ini adalah masyarakat di tingkatkan kapasitasnya. Sehingga diharapkan akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara," kata Riyanta dihadapan para Kades.
Sebagai informasi, Komisi II DPR dan juga Baleg DPR menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Revisi tersebut memuat tuntutan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) soal perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Ia mendukung aspirasi para Kepala Desa yang meminta masa jabatan selama 9 tahun. Riyanta yang berasal dari Dapil Jawa Tengah III itu mengungkapkan bahwa aspirasi tersebut sebagai bagian dari demokrasi dan prinsip negara hukum.
"Keputusannya tergantung dari partai-partai yang ada di DPR tentu bersama Presiden.
Yang paling penting saat ini adalah masyarakat di tingkatkan kapasitasnya. Sehingga diharapkan akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara," kata Riyanta dihadapan para Kades.
Sebagai informasi, Komisi II DPR dan juga Baleg DPR menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Revisi tersebut memuat tuntutan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) soal perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
- Penulis :
- Tim Redaksi
