Pantau - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkapkan, pengelolaan dana haji hingga Desember 2022 telah mencapai 167 triliun rupiah.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, hal tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 159 triliun.
"Secara finansial, keuangan haji yang dikelola BPKH saat ini sudah mencapai rasio likuditas, yakni dapat di-cover dua kali dari biaya haji," papar Fadlul saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (26/1/2023).
Baca Juga: BPKH: Jika Biaya Haji Tidak Naik, Nilai Manfaat Habis di 2025
Fadlul mengungkapkan, ada penambahan aset sebesar 20 triliun rupiah akibat dari tidak adanya penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2020-2021.
"Namun, pada tahun 2022 dengan asumsi kuota keberangkatan 50 persen, maka total alokasi yang dijadikan nilai manfaat sekitar 6 triliun," lanjutnya.
Dengan kuota keberangkatan ibadah haji 2023 yang kini sudah penuh, lanjutnya, maka alokasi nilai manfaat yang akan digunakan menjadi 12 triliun.
Baca Juga: Wapres KH Ma’ruf Amin Dukung Biaya Haji Meroket
"Artinya, di 2024 maka saldonya relatif berada di bawah 3 triliun. Asumsi tanpa ada kenaikan BPIH, maka artinya ada 9 triliun yang harus diambil dari dana pokok yang dikelola," kata Fadlul.
Oleh sebab itu, Fadlul mengatakan, munculnya usulan pembagian presentase tentang BPIH tahun 2023 sebesar 70 yang dibayarkan jemaah, dan 30 dari nilai manfaat.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, hal tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 159 triliun.
"Secara finansial, keuangan haji yang dikelola BPKH saat ini sudah mencapai rasio likuditas, yakni dapat di-cover dua kali dari biaya haji," papar Fadlul saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (26/1/2023).
Baca Juga: BPKH: Jika Biaya Haji Tidak Naik, Nilai Manfaat Habis di 2025
Fadlul mengungkapkan, ada penambahan aset sebesar 20 triliun rupiah akibat dari tidak adanya penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2020-2021.
"Namun, pada tahun 2022 dengan asumsi kuota keberangkatan 50 persen, maka total alokasi yang dijadikan nilai manfaat sekitar 6 triliun," lanjutnya.
Dengan kuota keberangkatan ibadah haji 2023 yang kini sudah penuh, lanjutnya, maka alokasi nilai manfaat yang akan digunakan menjadi 12 triliun.
Baca Juga: Wapres KH Ma’ruf Amin Dukung Biaya Haji Meroket
"Artinya, di 2024 maka saldonya relatif berada di bawah 3 triliun. Asumsi tanpa ada kenaikan BPIH, maka artinya ada 9 triliun yang harus diambil dari dana pokok yang dikelola," kata Fadlul.
Oleh sebab itu, Fadlul mengatakan, munculnya usulan pembagian presentase tentang BPIH tahun 2023 sebesar 70 yang dibayarkan jemaah, dan 30 dari nilai manfaat.
- Penulis :
- Aditya Andreas
