Pantau - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut, kepastian biaya haji yang harus ditanggung jemaah Indonesia masih menunggu besaran jumlah subsidi yang tepat.
"Nah, sekarang lagi dibicarakan berapa jumlah subsidi yang tepat ya, agar masyarakat bisa menerima tapi juga dana haji tidak tergerus," kata Ma'ruf di Lombok Tengah, Jumat (10/2/2023).
Ma'ruf menyampaikan, besaran subsidi biaya haji pada tahun lalu sebesar 59 persen terlalu banyak. Bila besaran subsidi itu terus dipertahankan, menurutnya, maka berpotensi mengeruk modal dana haji yang dikembangkan.
Baca Juga: Tak Maksimal, Komisi VIII Sebut Cara Investasi Dana Haji BPKH Sudah Dilakukan Kemenag
"Nah supaya tidak habus, maka subsidi itu harus dikurangi, itu yang sedang dilakukan pembicaraan," lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, rerata biaya perjalanan ibadah haji yang diusulkan mencakup 70 persen dari rata-rata BPIH yang diusulkan Rp98.893.909 per orang.
Sisanya, sebesar 30 persen atau senilai Rp29.700.175 disubsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.
Baca Juga: Buka-bukaan Fraksi Gerindra soal Biaya Haji, Mulai Harga Hotel hingga Biaya Pengantar Stiker
Menurut Yaqut, formulasi komponen BPIH yang baru diterapkan untuk menyeimbangkan beban jamaah dengan keberlanjutan pemanfaatan nilai manfaat pengelolaan dana haji pada masa yang akan datang.
Namun, skema yang diusulkan itu sedang dibahas bersama Komisi VIII DPR RI dan Panja BPIH untuk mencarikan jalan tengah.
"Nah, sekarang lagi dibicarakan berapa jumlah subsidi yang tepat ya, agar masyarakat bisa menerima tapi juga dana haji tidak tergerus," kata Ma'ruf di Lombok Tengah, Jumat (10/2/2023).
Ma'ruf menyampaikan, besaran subsidi biaya haji pada tahun lalu sebesar 59 persen terlalu banyak. Bila besaran subsidi itu terus dipertahankan, menurutnya, maka berpotensi mengeruk modal dana haji yang dikembangkan.
Baca Juga: Tak Maksimal, Komisi VIII Sebut Cara Investasi Dana Haji BPKH Sudah Dilakukan Kemenag
"Nah supaya tidak habus, maka subsidi itu harus dikurangi, itu yang sedang dilakukan pembicaraan," lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, rerata biaya perjalanan ibadah haji yang diusulkan mencakup 70 persen dari rata-rata BPIH yang diusulkan Rp98.893.909 per orang.
Sisanya, sebesar 30 persen atau senilai Rp29.700.175 disubsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.
Baca Juga: Buka-bukaan Fraksi Gerindra soal Biaya Haji, Mulai Harga Hotel hingga Biaya Pengantar Stiker
Menurut Yaqut, formulasi komponen BPIH yang baru diterapkan untuk menyeimbangkan beban jamaah dengan keberlanjutan pemanfaatan nilai manfaat pengelolaan dana haji pada masa yang akan datang.
Namun, skema yang diusulkan itu sedang dibahas bersama Komisi VIII DPR RI dan Panja BPIH untuk mencarikan jalan tengah.
- Penulis :
- Aditya Andreas
