Pantau - Pengamat politik Hanief Adrian menilai warga di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Plumpang, Jakarta Utara (Jakut) yang menempati lahan PT Pertamina memang mesti direlokasi.
"Dari penataan memang harusnya relokasi, tapi relokasi mesti dialog karena penggusuran paksa itu berlawanan dengan konstitusi dan deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM)," katanya saat diwawancarai Pantau.com, Senin (6/3/2023).
"(Waktu di era) Ahok kan pakai sistem itu (penggusuran paksa)," sambungnya.
Alumnus Teknik Planologi (sekarang Perencanaan Wilayah dan Kota) ITB ini menambahkan, jika relokasi lahan warga didahului dengan dialog, maka bisa didata sejarah 20 tahun lalu tanahnya berasal dari mana.
"Kenapa bisa tinggal di situ, kenapa tanahnya kosong 20 tahun lalu bisa ditempati warga, dll," ujarnya.
Ia juga menyinggung soal sejara warga berlokasi di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Plumpang, Jakut ini mesti diteliti dengan benar.
"initinya kalau mau relokasi warga, sejarah warga berlokasi di situ harus diteliti benar, sehingga mereka ikhlas direlokasi," tandasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan 2 solusi terkiat kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakut, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Adapun dua solusi yang ditawarkan tersebut yakni, opsi pertama adalah memindahkan Depo Pertamina Plumpang ke Pulau Reklamasi. Opsi kedua adalah merelokasi warga sekitar.
“Ini zona bahaya, tidak bisa lagi ditinggali tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi,” ujar Jokowi, Minggu (5/3/2023).
Menurutnya, kawasan Plumpang ini berbahaya sehingga ia menegaskan akan mencari solusi karena keselamatan masyarakat menjadi yang utama.
“Karen ini zona yang berbahaya, semuanya harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat dan keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama,” kata Jokowi.
Lebih lanjut, kata Jokowi, dua solusi yang ditawarkan itu nanti akan diputuskna segara. Jokowi memerintahkan Menteri BUMN, Erick Thohir, dan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk memustuskan solusinya.
“Nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI,” katanya.
Jokowi juga mengatakan bahwa zona berbahaya lainnya akan diaudit oleh pemerintah. Ia akan mencarikan solusi agar kebakaran Depo Pertamina Plumpang tidak terulang lagi.
“Ini yang baru nanti dibicarakan, ada pilihan-pilihan, ada opsi-opsi, apakah deponya yang digeser apakah masyarakatnya yang digeser. Kalau digeser tanahnya di mana. Tapi harus segera ditemukan solusinya,” jelasnya.
"Dari penataan memang harusnya relokasi, tapi relokasi mesti dialog karena penggusuran paksa itu berlawanan dengan konstitusi dan deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM)," katanya saat diwawancarai Pantau.com, Senin (6/3/2023).
"(Waktu di era) Ahok kan pakai sistem itu (penggusuran paksa)," sambungnya.
Alumnus Teknik Planologi (sekarang Perencanaan Wilayah dan Kota) ITB ini menambahkan, jika relokasi lahan warga didahului dengan dialog, maka bisa didata sejarah 20 tahun lalu tanahnya berasal dari mana.
"Kenapa bisa tinggal di situ, kenapa tanahnya kosong 20 tahun lalu bisa ditempati warga, dll," ujarnya.
Ia juga menyinggung soal sejara warga berlokasi di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Plumpang, Jakut ini mesti diteliti dengan benar.
"initinya kalau mau relokasi warga, sejarah warga berlokasi di situ harus diteliti benar, sehingga mereka ikhlas direlokasi," tandasnya.
2 Solusi dari Jokowi terkait Kebakaran Maut Depo Pertamina Plumpang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan 2 solusi terkiat kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakut, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Adapun dua solusi yang ditawarkan tersebut yakni, opsi pertama adalah memindahkan Depo Pertamina Plumpang ke Pulau Reklamasi. Opsi kedua adalah merelokasi warga sekitar.
“Ini zona bahaya, tidak bisa lagi ditinggali tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi,” ujar Jokowi, Minggu (5/3/2023).
Menurutnya, kawasan Plumpang ini berbahaya sehingga ia menegaskan akan mencari solusi karena keselamatan masyarakat menjadi yang utama.
“Karen ini zona yang berbahaya, semuanya harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat dan keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama,” kata Jokowi.
Lebih lanjut, kata Jokowi, dua solusi yang ditawarkan itu nanti akan diputuskna segara. Jokowi memerintahkan Menteri BUMN, Erick Thohir, dan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk memustuskan solusinya.
“Nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI,” katanya.
Jokowi juga mengatakan bahwa zona berbahaya lainnya akan diaudit oleh pemerintah. Ia akan mencarikan solusi agar kebakaran Depo Pertamina Plumpang tidak terulang lagi.
“Ini yang baru nanti dibicarakan, ada pilihan-pilihan, ada opsi-opsi, apakah deponya yang digeser apakah masyarakatnya yang digeser. Kalau digeser tanahnya di mana. Tapi harus segera ditemukan solusinya,” jelasnya.
#Kebakaran#Pengamat Politik#Jakarta Utara#relokasi#Sengketa Lahan#Plumpang#depo pertamina#pt pertamina
- Penulis :
- khaliedmalvino
