Pantau - Komite Nasional TPPU telah menggelar rapat internal membahas transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Gedung PPATK, Jakarta, Senin (10/4/2023). Rapat ini digelar secara tertutup dan dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustivandana.
Dalam rapat internal tersebut, Ketua Komite Nasional TPPU Mahfud MD menyebut bakal segera membentuk Tim Gabungan atau Satuan Tugas (Satgas) untuk mensupervisi tindaklanjut keseluruhan LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp 349.874.187.502.987,00 dengan melakukan Case Building (membangun kasus dari awal).
TIm gabungan atau Satgas ini nantinya melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Bareskrim Polri, Pidana Khusus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Kemenko Polhukam.
Komite Nasional TPPU ini nantinya bakal melakukan case building dengan mengutamakan LHP yang nilainya paling besar lantaran telah menjadi perhatian masyarakat. Case building ini akan dimulai dengan LHP senilai agregat Rp189 triliun.
"Komite dan Tim Gabungan/Satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel" ujar Mahfud MD saat konferensi pers di Gedung PPATK, Jakarta.
Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hari ini bakal menggelar rapat internal membahas transaksi keuangan mencurigakan yang belum lama ini menjadi polemik.
Rapat internal ini dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rapat ini digelar di Gedung PPATK, Jakarta, Senin (10/4/2023). Rapat tersebut juga dilakukan tertutup dan hasilnya akan diungkap dalam konferensi pers.
Dari informasi yang dihimpun, Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite TPP Mahfud MD sudah tiba bersama Menkeu Sri Mulyani sebagai anggota Komite TPPU sekitar pukul 09.39 WIB.
Tak hanya itu, tampak pula Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Wakil Ketua Komite TPPU, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.
Dalam rapat internal tersebut, Ketua Komite Nasional TPPU Mahfud MD menyebut bakal segera membentuk Tim Gabungan atau Satuan Tugas (Satgas) untuk mensupervisi tindaklanjut keseluruhan LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp 349.874.187.502.987,00 dengan melakukan Case Building (membangun kasus dari awal).
TIm gabungan atau Satgas ini nantinya melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Bareskrim Polri, Pidana Khusus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Kemenko Polhukam.
Komite Nasional TPPU ini nantinya bakal melakukan case building dengan mengutamakan LHP yang nilainya paling besar lantaran telah menjadi perhatian masyarakat. Case building ini akan dimulai dengan LHP senilai agregat Rp189 triliun.
"Komite dan Tim Gabungan/Satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel" ujar Mahfud MD saat konferensi pers di Gedung PPATK, Jakarta.
Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hari ini bakal menggelar rapat internal membahas transaksi keuangan mencurigakan yang belum lama ini menjadi polemik.
Rapat internal ini dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rapat ini digelar di Gedung PPATK, Jakarta, Senin (10/4/2023). Rapat tersebut juga dilakukan tertutup dan hasilnya akan diungkap dalam konferensi pers.
Dari informasi yang dihimpun, Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite TPP Mahfud MD sudah tiba bersama Menkeu Sri Mulyani sebagai anggota Komite TPPU sekitar pukul 09.39 WIB.
Tak hanya itu, tampak pula Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Wakil Ketua Komite TPPU, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.
- Penulis :
- khaliedmalvino
