Pantau - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta TikToker Bima Yudho untuk tidak diproses hukum lantaran kritiknya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
Bamsoet mengatakan, seharusnya kasus ini dapat direspons secara bijak oleh Pemprov Lampung serta tidak perlu sampai membawanya ke ranah hukum.
"Mengingat, meskipun beberapa bahasa penyampaiannya kurang layak, namun kritik itu berbasis data dan fakta di lapangan," ucap Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (17/4/2023).
Baca Juga: Kasus Bima Yudho Kritik Lampung Makin Heboh, Keluarga Tak Ingin Masalah Terus Berlanjut
Waketum Partai Golkar itu meminta Pemprov Lampung lebih banyak mendengar dan menerima kritik yang membangun, secara bersamaan juga mengajak pihak yang melontarkan kritik untuk berkolaborasi dan berdialog.
"Sehingga melalui dialog publik tersebut, masyarakat dapat lebih mengetahui agenda pembangunan pemerintah daerah dengan berbagai kesulitan dan keterbatasannya sembari memperbaiki kinerja," lanjutnya.
Ia juga meminta komitmen seluruh pemerintah daerah agar dapat merespons secara baik dan bijak setiap masukan atau kritikan dari masyarakat, baik terkait pembangunan maupun kebijakan.
Baca Juga: Marahi Ortu Bima Yudho, Harta Arinal Djunaidi Rp22,6 M 'Digeruduk' Warganet
"Di samping mencoba untuk membangun dialog positif lintas generasi yang dapat menjadi sarana komunikasi politik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sekaligus dapat mengundang perhatian pemerintah pusat dalam membantu persoalan yang ada di daerah," pungkasnya.
Sebelumnya, seorang warga bernama Bima Yudho mengkritik keras Pemprov Lampung dalam konten videonya. Ia mengkritik tentang infrastruktur, pendidikan yang lemah, tata kelola lemah karena kasus hukum dan korupsi, hingga masalah ketergantungan sektor pertanian di Lampung.
Bamsoet mengatakan, seharusnya kasus ini dapat direspons secara bijak oleh Pemprov Lampung serta tidak perlu sampai membawanya ke ranah hukum.
"Mengingat, meskipun beberapa bahasa penyampaiannya kurang layak, namun kritik itu berbasis data dan fakta di lapangan," ucap Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (17/4/2023).
Baca Juga: Kasus Bima Yudho Kritik Lampung Makin Heboh, Keluarga Tak Ingin Masalah Terus Berlanjut
Waketum Partai Golkar itu meminta Pemprov Lampung lebih banyak mendengar dan menerima kritik yang membangun, secara bersamaan juga mengajak pihak yang melontarkan kritik untuk berkolaborasi dan berdialog.
"Sehingga melalui dialog publik tersebut, masyarakat dapat lebih mengetahui agenda pembangunan pemerintah daerah dengan berbagai kesulitan dan keterbatasannya sembari memperbaiki kinerja," lanjutnya.
Ia juga meminta komitmen seluruh pemerintah daerah agar dapat merespons secara baik dan bijak setiap masukan atau kritikan dari masyarakat, baik terkait pembangunan maupun kebijakan.
Baca Juga: Marahi Ortu Bima Yudho, Harta Arinal Djunaidi Rp22,6 M 'Digeruduk' Warganet
"Di samping mencoba untuk membangun dialog positif lintas generasi yang dapat menjadi sarana komunikasi politik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sekaligus dapat mengundang perhatian pemerintah pusat dalam membantu persoalan yang ada di daerah," pungkasnya.
Sebelumnya, seorang warga bernama Bima Yudho mengkritik keras Pemprov Lampung dalam konten videonya. Ia mengkritik tentang infrastruktur, pendidikan yang lemah, tata kelola lemah karena kasus hukum dan korupsi, hingga masalah ketergantungan sektor pertanian di Lampung.
- Penulis :
- Aditya Andreas
