Pantau - Mantan anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) semasa menjabat Wali Kota Solo melayangkan surat terbuka meminta Jokowi tak menyalahgunakan Istana Kepresidenan dijadikan sebagai posko tim pemenangan Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan aktivis sekaligus mantan Koordinator Penasihat Dewan Kota Surakarta, Moedrick Sangidu, Rabu (10/5/2023).
"Benar, saya tanda tangan itu juga. Itu surat terbuka terbaca seluruh masyarakat. Saya membuat hari Senin, setelah itu dishare temen-temen," ucap Moedrick.
Moedrick menuturkan, menulis surat tersebut untuk memberikan saran kepada Presiden Jokowi. Dirinya mengaku sudah lama mengenal Presiden Jokowi sejak pertama kali menjabat sebagai Walikota Solo.
"Waktu itu saya diangkat menjadi koordinator penasehat dewan kota. Jadi saya sampaikan itu kalau intinya presiden harus berdiri di atas semua golongan. Tidak menjadi salah seorang tim sukses dari para capres dan istana jangan dijadikan posko kemenangan," ujarnya.
Ia mengimbau agar Jokowi tidak ikut campur masalah Pemilu 2024. Apalagi menggunakan Istana Kepresidenan yang merupakan milik rakyat.
"Pak Jokowi itu presiden kepala negara milik rakyat. Harapan saya Pak Jokowi sebagai seorang negarawan berdiri di tengah rakyat dan justru dia mendorong terjadinya demokrasi dan keadilan. Pemilu biar berjalan dengan lancar jurdil," jelasnya.
Moedrick menilai ada ketakutan dalam benak Jokowi ketika akan memasuki masa pensiun. Dia kemudian menyarankan agar Jokowi tidak memiliki rasa takut saat memasuki masa pensiun.
"Selama dia itu berdiri diatas semua golongan dan tidak mencampuri cawe-cawe urusan capres. Beliau seorang negarawan tenang," pungkasnya.
Berikut isi surat terbuka yang ditulis Moedrick:
1. Bapak Presiden secara legawa meninggalkan Istana Kepresidenan dan memberikan kepada siapapun yang nanti terpilih secara demokratis, jujur dan adil dalam Pemilu tahun 2024 setelah Bapak Paripurna masa jabatan Presiden.
2. Sebaiknya bapak presiden berdiri di atas semua golongan dan mendorong terciptanya demokratisasi dalam pemilu yang akan datang yang jujur dan adil.
3. Sebagai seorang negarawan Bapak tidak mendukung salah satu calon Presiden pada pemilu Presiden tahun 2024. Biarkan rakyat memilih pemimpin yang dikehendaki untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Istana negara adalah fasilitas negara yang diberikan kepada Presiden demi rakyat dan bangsa Indonesia, maka tidak layak bila dijadikan Posko Kemenangan salah satu capres pada pemilu yang akan datang.
Hal ini disampaikan aktivis sekaligus mantan Koordinator Penasihat Dewan Kota Surakarta, Moedrick Sangidu, Rabu (10/5/2023).
"Benar, saya tanda tangan itu juga. Itu surat terbuka terbaca seluruh masyarakat. Saya membuat hari Senin, setelah itu dishare temen-temen," ucap Moedrick.
Moedrick menuturkan, menulis surat tersebut untuk memberikan saran kepada Presiden Jokowi. Dirinya mengaku sudah lama mengenal Presiden Jokowi sejak pertama kali menjabat sebagai Walikota Solo.
"Waktu itu saya diangkat menjadi koordinator penasehat dewan kota. Jadi saya sampaikan itu kalau intinya presiden harus berdiri di atas semua golongan. Tidak menjadi salah seorang tim sukses dari para capres dan istana jangan dijadikan posko kemenangan," ujarnya.
Ia mengimbau agar Jokowi tidak ikut campur masalah Pemilu 2024. Apalagi menggunakan Istana Kepresidenan yang merupakan milik rakyat.
"Pak Jokowi itu presiden kepala negara milik rakyat. Harapan saya Pak Jokowi sebagai seorang negarawan berdiri di tengah rakyat dan justru dia mendorong terjadinya demokrasi dan keadilan. Pemilu biar berjalan dengan lancar jurdil," jelasnya.
Moedrick menilai ada ketakutan dalam benak Jokowi ketika akan memasuki masa pensiun. Dia kemudian menyarankan agar Jokowi tidak memiliki rasa takut saat memasuki masa pensiun.
"Selama dia itu berdiri diatas semua golongan dan tidak mencampuri cawe-cawe urusan capres. Beliau seorang negarawan tenang," pungkasnya.
Berikut isi surat terbuka yang ditulis Moedrick:
1. Bapak Presiden secara legawa meninggalkan Istana Kepresidenan dan memberikan kepada siapapun yang nanti terpilih secara demokratis, jujur dan adil dalam Pemilu tahun 2024 setelah Bapak Paripurna masa jabatan Presiden.
2. Sebaiknya bapak presiden berdiri di atas semua golongan dan mendorong terciptanya demokratisasi dalam pemilu yang akan datang yang jujur dan adil.
3. Sebagai seorang negarawan Bapak tidak mendukung salah satu calon Presiden pada pemilu Presiden tahun 2024. Biarkan rakyat memilih pemimpin yang dikehendaki untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Istana negara adalah fasilitas negara yang diberikan kepada Presiden demi rakyat dan bangsa Indonesia, maka tidak layak bila dijadikan Posko Kemenangan salah satu capres pada pemilu yang akan datang.
- Penulis :
- Sofian Faiq
