Pantau - Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama menolak wacana penggunaan pengawas asing untuk proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menuturkan, proyek IKN seharusnya dibangun sebagai mahakarya bangsa Indonesia sendiri dan tidak bergantung pada negara lain.
"Pemerintah sama saja mengecilkan kualitas SDM bangsa Indonesia yang sebenarnya tidak kalah berkualitas," kata Suryadi melalui pesan singkat, Senin (19/6/2023).
Menurutnya, kualitas Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Indonesia tidak kalah dengan asing dan mampu membangun gedung dengan standar internasional.
Bahkan, ia mencontohkan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang mendapat sejumlah penghargaan karena kerumitan strukturnya.
"Stadion JIS yang dibangun pada masa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan meraih 3 rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) secara bersamaan," lanjutnya.
Untuk itu, Suryadi menyarankan, apabila memang ada standar kualitas tertentu yang diharapkan untuk membangun konstruksi di IKN, mestinya langsung dimasukkan dalam kurikulum pelatihan dan penyetaraan sertifikasi.
"Bukan dengan wacana pengawasan oleh orang asing. Begitu besar anggaran untuk Pelatihan dan Sertifikasi dan begitu banyak TKK Indonesia yang telah dihasilkan untuk mendukung pembangunan IKN," pungkasnya.
Ia menuturkan, proyek IKN seharusnya dibangun sebagai mahakarya bangsa Indonesia sendiri dan tidak bergantung pada negara lain.
"Pemerintah sama saja mengecilkan kualitas SDM bangsa Indonesia yang sebenarnya tidak kalah berkualitas," kata Suryadi melalui pesan singkat, Senin (19/6/2023).
Menurutnya, kualitas Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Indonesia tidak kalah dengan asing dan mampu membangun gedung dengan standar internasional.
Bahkan, ia mencontohkan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang mendapat sejumlah penghargaan karena kerumitan strukturnya.
"Stadion JIS yang dibangun pada masa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan meraih 3 rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) secara bersamaan," lanjutnya.
Untuk itu, Suryadi menyarankan, apabila memang ada standar kualitas tertentu yang diharapkan untuk membangun konstruksi di IKN, mestinya langsung dimasukkan dalam kurikulum pelatihan dan penyetaraan sertifikasi.
"Bukan dengan wacana pengawasan oleh orang asing. Begitu besar anggaran untuk Pelatihan dan Sertifikasi dan begitu banyak TKK Indonesia yang telah dihasilkan untuk mendukung pembangunan IKN," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
