Pantau - Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti angkat suara terkait polemik wisuda sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA.
Ia mendesak pemerintah memberi aturan tegas terkait polemik wisuda sekolah tersebut agar tidak terjadi simpang siur bagi para orang tua.
"FSGI mendorong pemerintah agar lebih sensitif dalam hal menyikapi wisuda. Menteri Nadiem dapat membuat surat edaran yang berpedoman pada aturan yang sudah ada," kata Retno, Selasa (20/6).
Retno mengakui, acara wisuda menjadi beban tersendiri bagi orang tua murid karena biayanya yang tidak sedikit.
Setidaknya, dalam 10 tahun terakhir, seremonial wisuda bukan hanya milik lulusan perguruan tinggi, melainkan telah menjadi ajang adu gengsi bagi lembaga pendidikan.
"Seluruh biaya itu tidak sedikit dan memberatkan para orang tua, terutama yang tidak mampu. Hal inilah yang kerap memicu pengaduan pungli dari masyarakat," ujar Retno.
Eks komisioner KPAI ini mengusulkan, agar sekolah maupun madrasah mempertimbangkan secara lebih cermat dan bijak terkait manfaat dan dampak dari pelaksanaan wisuda.
Ia mencontohkan, acara wisuda dapat dilakukan hanya dengan menggunakan seragam khas sekolah yang telah dimiliki para murid.
"Karena bukan sesuatu yang wajib, maka pihak sekolah dapat mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya dari acara tersebut," imbaunya.
Selain itu, ia mendorong Kemendikbudristek agar menerbitkan edaran bahwa wisuda tidak wajib, sehingga sekolah tidak membuat kegiatan yang terkesan memaksa.
"FSGI mendorong Menteri Nadiem dapat membuat surat edaran agar orang tua meyakini bahwa kegiatan tersebut tidak berhubungan dengan kebijakan pemerintah," tandasnya.
Ia mendesak pemerintah memberi aturan tegas terkait polemik wisuda sekolah tersebut agar tidak terjadi simpang siur bagi para orang tua.
"FSGI mendorong pemerintah agar lebih sensitif dalam hal menyikapi wisuda. Menteri Nadiem dapat membuat surat edaran yang berpedoman pada aturan yang sudah ada," kata Retno, Selasa (20/6).
Retno mengakui, acara wisuda menjadi beban tersendiri bagi orang tua murid karena biayanya yang tidak sedikit.
Setidaknya, dalam 10 tahun terakhir, seremonial wisuda bukan hanya milik lulusan perguruan tinggi, melainkan telah menjadi ajang adu gengsi bagi lembaga pendidikan.
"Seluruh biaya itu tidak sedikit dan memberatkan para orang tua, terutama yang tidak mampu. Hal inilah yang kerap memicu pengaduan pungli dari masyarakat," ujar Retno.
Eks komisioner KPAI ini mengusulkan, agar sekolah maupun madrasah mempertimbangkan secara lebih cermat dan bijak terkait manfaat dan dampak dari pelaksanaan wisuda.
Ia mencontohkan, acara wisuda dapat dilakukan hanya dengan menggunakan seragam khas sekolah yang telah dimiliki para murid.
"Karena bukan sesuatu yang wajib, maka pihak sekolah dapat mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya dari acara tersebut," imbaunya.
Selain itu, ia mendorong Kemendikbudristek agar menerbitkan edaran bahwa wisuda tidak wajib, sehingga sekolah tidak membuat kegiatan yang terkesan memaksa.
"FSGI mendorong Menteri Nadiem dapat membuat surat edaran agar orang tua meyakini bahwa kegiatan tersebut tidak berhubungan dengan kebijakan pemerintah," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
