Pantau - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikannya secara daring dalam forum Inclusive Lifelong Learning Conference.
''SDM juga merupakan prioritas Indonesia saat ini. Bukan hanya dari sisi pendidikan, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) juga mendukung kualitas SDM dari sisi kesehatan dan perlindungan sosial,'' tegas Sri Mulyani melalui akun Instagram resmi @smindrawati, Rabu (5/7/2023).
Sri Mulyani juga mengatakan, anggaran pendidikan dalam APBN mendapatkan alokasi sebesar 20 persen setiap tahunnya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.
Lanjutnya, untuk 2023, pemerintah menganggarkan dana untuk sektor pendidikan sebesar Rp612,2 triliun. Sebagian besar dari dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dari SD hingga SMA.
''Ini bentuk komitmen Indonesia untuk memastikan generasi berikutnya mendapatkan pendidikan yang layak dan bisa mencapai cita-citanya,” katanya.
Dirinya juga menambahkan, inisiatif pemerintah lainnya dalam upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas kelas pekerja Tanah Air adalah dengan meluncurkan Kartu Prakerja. Sejak 2020 hingga 2022, program Kartu Prakerja telah diikuti oleh 16,4 juta peserta.
''Penelitian J-PAL SEA and Presisi Indonesia di tahun 2021 menunjukkan Kartu Prakerja berhasil meningkatkan lapangan kerja dan mempercepat inklusi keuangan Indonesia,” ucapnya.
Saat sambutan di forum Inclusive Lifelong Learning Conference, Menkeu mengatakan Indonesia memiliki komitmen terhadap pendidikan yang berkelanjutan. Artinya, komitmen Indonesia terhadap pendidikan bukan hanya untuk satu periode pemerintahan.
Karena itu, pemerintah akan memastikan alokasi anggaran untuk program pembelajaran sepanjang hidup atau lifelong learning. Dia menegaskan anggaran tersebut akan lintas pemerintahan hingga target 2045 mendatang.
''SDM juga merupakan prioritas Indonesia saat ini. Bukan hanya dari sisi pendidikan, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) juga mendukung kualitas SDM dari sisi kesehatan dan perlindungan sosial,'' tegas Sri Mulyani melalui akun Instagram resmi @smindrawati, Rabu (5/7/2023).
Sri Mulyani juga mengatakan, anggaran pendidikan dalam APBN mendapatkan alokasi sebesar 20 persen setiap tahunnya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.
Lanjutnya, untuk 2023, pemerintah menganggarkan dana untuk sektor pendidikan sebesar Rp612,2 triliun. Sebagian besar dari dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dari SD hingga SMA.
''Ini bentuk komitmen Indonesia untuk memastikan generasi berikutnya mendapatkan pendidikan yang layak dan bisa mencapai cita-citanya,” katanya.
Dirinya juga menambahkan, inisiatif pemerintah lainnya dalam upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas kelas pekerja Tanah Air adalah dengan meluncurkan Kartu Prakerja. Sejak 2020 hingga 2022, program Kartu Prakerja telah diikuti oleh 16,4 juta peserta.
''Penelitian J-PAL SEA and Presisi Indonesia di tahun 2021 menunjukkan Kartu Prakerja berhasil meningkatkan lapangan kerja dan mempercepat inklusi keuangan Indonesia,” ucapnya.
Saat sambutan di forum Inclusive Lifelong Learning Conference, Menkeu mengatakan Indonesia memiliki komitmen terhadap pendidikan yang berkelanjutan. Artinya, komitmen Indonesia terhadap pendidikan bukan hanya untuk satu periode pemerintahan.
Karena itu, pemerintah akan memastikan alokasi anggaran untuk program pembelajaran sepanjang hidup atau lifelong learning. Dia menegaskan anggaran tersebut akan lintas pemerintahan hingga target 2045 mendatang.
- Penulis :
- Sofian Faiq
