Pantau - Ketua MPR Bambang Seosatyo (Bamsoet) buka suara perihal adanya utusan golongan dalam Parlemen seperti sebelum amanat amandemen keempat UUD 1945.
"Berdasarkan konstitusi Indonesia adalah negara hukum yang menganut prinsip demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan melaksanakan menurut UUD 1945," kata Bamsoet dalam sambutannya di acara Peringatan Hari Konstitusi, Gedung MPR, Senayan, , Jumat (18/8/2023).
Bamsoet menilai, utusan golongan hingga kini belum terealisasi dengan baik dalam penerapannya. Menurutnya, pemerintah Indonesia mestinya dijalankan wakil rakyat wakil daerah, dan utusan golongan.
"Dari hal ini jelas pemerintahan Indonesia semestinya dijalankan oleh wakil-wakil rakyat, wakil-wakil daerah, wakil-wakil golongan yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dipilih oleh rakyat," ujar Bamsoet.
"Ini kita kehilangan satu, yaitu utusan golongan, inilah yang juga sedang kita dalami dan kaji kembali di MPR untuk dapat kita hadirkan utusan golongan," sambungnya.
Bamsoet pun mengharapkan, pemerintah bisa memfasilitasi dan melibatkan utusan golongan yang terdiri dari organisasi keagaman, wartawan, dokter, serta profesi lainnya di dalam Parlemen. Bamsoet ingin mengkaji agar utusan golongan ini bisa menyampaikan aspirasi.
"Agar organisasi-organisasi keagamaan, agar wartawan, dokter dan profesi-profesi lain dan kelompok-kelompok lain masuk dalam konstitusi kita dan mampu bisa menyalurkan berbagai aspirasinya," imbuhnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
