Pantau.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo yang kembali membagikan sepeda kepada masyarakat. Menurut Fadli, hal tersebut justru dianggap memalukan.
"Tugas presiden mengurangi kemiskinan, mensejahterakan rakyat, bukan bagi-bagi sepeda. Itu ketua RT aja disuruh bisa. Jadi hentikanlah itu memalukan bangsa," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/9/2018).
Baca juga: Diperbolehkan KPU, Jokowi Kembali Bagi-bagi Sepeda
Fadli menilai, di berbagai belahan dunia tak ada negara yang presiden kerjanya membagi-bagikan sepeda. Negara maju seperti Amerika Serikat pun Donald Trump tak pernah melakukan hal tersebut.
"Lagian mana ada sih di negara di seluruh dunia ada presidennya bagi-bagi sepeda. Coba sebut di mana gitu, di Amerika, di Afrika, di Liberia, di Lesoto di mana enggak ada presiden bagi-bagi sepeda," ungkapnya.
Ia melanjutkan, langkah Jokowi kembali diperbolehkan bagi-bagi sepeda ini bisa dianggap sebagai politik uang. Sebab saat ini, katanya, masyarakat tak bisa membedakan Jokowi ketika sedang menjadi capres dan presiden.
"Sepeda kan harganya mahal, lumayan, di atas 4-5 juta kali ya. Sementara katanya kita kalau misalnya kampanye yang wajar, gantungan kunci apa?," ujarnya.
"SBY memberikan bola katanya harga bola lebih dari berapa ratus ribu. Jadi sepeda kan mahal," sambungnya.
Baca juga: Jokowi Bagi-bagi Sepeda, Gerindra: Naikkan Jadi Motor atau Mobil Dong!
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI itu menyarankan kepada Jokowi. Menurutnya daripada terus dianggap menyalahgunakan APBN hanya untuk membeli sepeda lebih baik hadiah sepeda diganti dengan gantungan kunci.
"Jadi sepeda kan mahal. Kalau mungkin sepeda-sepedaan suvenir kecil ga apa-apa, gantungan kunci sepeda, enggak apa-apa," pungkasnya.
Sekadar informasi sebelumnya Presiden Joko Widodo kembali membagikan sepeda saat menyerahkan sertifikat tanah kepada warga di Depok, Jawa Barat, Kamis (27/9/2018). Kebiasaan Jokowi membagikan sepeda kepada warga yang berhasil menjawab pertanyaan sempat terhenti karena ada kekhawatiran melanggar aturan selama masa kampanye Pilpres 2019.
Jokowi menyebutkan setelah bertanya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), ternyata kegiatan itu diperbolehkan. "Saya sudah tanya KPU boleh tidak sih bagi sepeda, boleh, ya sudah saya bawa atau berikan lagi, tapi hari ini tidak bawa," katanya.
- Penulis :
- Adryan N
