Pantau.com - Presiden Joko Widodo kembali bagi-bagi sepeda saat menyerahkan sertifikat tanah kepada warga di Depok, Jawa Barat, Kamis (27/9/2018), setelah tak dilarang oleh KPU.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai seharusnya Jokowi menaikkan nilai pemberiannya.
"Kalau bisa jangan sepeda, naikin lah motor atau apa ya kalau bisa," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/9/2018).
Baca juga: Diperbolehkan KPU, Jokowi Kembali Bagi-bagi Sepeda
Kendati begitu, Muzani enggan menilai apa yang dilakukan mantan Wali Kota Surakarta itu merupakan penyalahgunaan fasilitas negara. Ia tak mau berprasangka buruk, menurutnya bisa saja hadiah sepeda itu dibeli menggunakan uang pribadi.
"Saya tidak tahu, tapi itu harus dicek. Jangan-jangan itu uang pribadinya Pak Jokowi. Kita enggak tahu, jangan suudzon lah. Sepeda kan harganya murah, enggak mahal-mahal amat," ungkapnya.
Ia kembali menegaskan, agar rakyat senang dan lebih gembira, menurutnya alangkah baiknya hadiah yang dibagikan sepeda semestinya diganti motor atau mobil.
"Ya biar rakyat tambah seneng gitu," pungkasnya.
Baca juga: Presiden Jokowi Hentikan Kebiasaan Bagi-bagi Sepeda untuk Masyarakat, Kenapa?
Sekadar informasi sebelumnya Presiden Joko Widodo kembali membagikan sepeda saat menyerahkan sertifikat tanah kepada warga di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (27/9/2018). Kebiasaan Jokowi membagikan sepeda kepada warga yang berhasil menjawab pertanyaan sempat terhenti karena ada kekhawatiran melanggar aturan selama masa kampanye Pilpres 2019.
Jokowi menyebutkan setelah bertanya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), ternyata kegiatan itu diperbolehkan. "Saya sudah tanya KPU boleh tidak sih bagi sepeda, boleh, ya sudah saya bawa atau berikan lagi, tapi hari ini tidak bawa," katanya.
- Penulis :
- Adryan N
