Pantau - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menjaga kerahasiaan data pemilu. Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin menyikapi kabar bocornya data pemilih pemilu di situs KPU.
"Kebocoran ya, kita sayangkan ya bahwa itu sampai bocor, karena itu kita harapkan KPU harus betul-betul menjaga kerahasiaan itu ya," kata Ma'ruf Amin di kawasan Ancol, Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Ma'ruf Amin menjelaskan, saat ini sering terjadi kebocoran-kebocoran data, sehingga hal itu harus menjadi perhatian semua pihak.
"Memang sekarang ini 'musimnya bocor'. Nah ini supaya ke depan itu lebih dijaga," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri telah bergerak mengusut dugaan kebocoran daftar pemilih tetap (DPT) milik KPU yang menjadi sorotan publik.
"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil Patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami," kata Dirtipidsiber Polri Brigjen Adi Vivid Bachtiar kepada wartawan, Rabu (29/11).
Adi menyebut, temuan dugaan kebocoran data itu juga diselidiki oleh Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
Selain itu, kata Adi, koordinasi juga terus dilakukan penyidik dengan KPU soal temuan tersebut.
"Saat ini Team CSIRT sedang berkordinasi langsung dengan KPU untuk berkordinasi sekaligus melakukan penyelidikan," pungkasnya.
Informasi kebocoran data milik KPU itu diketahui dari akun Jimbo di situs peretasan BreachForums yang diduga didapat dari situs KPU pada Senin (27/11) sekitar pukul 09.21 WIB.
Data yang dibobol diklaim berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat. Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta data.
Sumber: Antara
- Penulis :
- Sofian Faiq
