Pantau - Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menawarkan solusi baru soal warga eks Kampung Bayam yang belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam (KSB). Heru menyebut Pemprov DKI bakal membangun rusun baru bagi warga eks Kampung Bayam. Namun, solusi ini menuai kritik dari DPRD DKI.
Heru Tawarkan Solusi Bangun Rusun di Priok
Heru pun telah berdiskusi soal polemik ini. Dari diskusi itu, ia berencana membangun rusun baru di Priok.
"Sudah sebulanlah menjelang akhir tahun, kami terus berdiskusi untuk bisa mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik. Maka dari itu, pemerintah daerah akan membangun rumah susun di sekitar Kecamatan Priok, kurang lebih bisa 150-200 unit, untuk warga terprogram dan warga Kampung Bayam," kata Heru pada wartawan di Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).
Heru menegaskan Pemprov DKI tidak pernah mengabaikan nasib warga eks Kampung Bayam. Direncanakan pada 2025, rusun tersebut akan mulai dibangun.
"Jadi saya tegaskan sekali lagi, Pj Gubernur DKI tidak mengabaikan, saya akan memberikan yang terbaik. Catatannya di situ, saya memberikan yang terbaik buat warga, maka saya harus berpikir," ujarnya.
"2025 kita akan bangun itu di sekitar wilayah Tanjung Priok dan saya sudah mendengarkan keluhan ya, mungkin di Nagrak jauh. Nah, kalau ditanya waktunya masih satu tahun, iya. Mohon sabar, kita bangun yang terbaik," sambungnya.
Minta Warga Pindah ke Rusun Lain
Heru mengatakan sembari menunggu pembangunan Rusun di Priok rampung, warga yang menempati Kampung Susun Bayam secara paksa diminta pindah ke Rusun Nagrak atau Pasar Rumput. Heru menyebut fasilitas di rusun lengkap.
"Sambil menunggu ini, silakan warga memilih tempat yang sangat baik ya itu di Nagrak mungkin juga di Pasar Rumput," jelasnya.
Solusi Heru Dipertanyakan
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak tidak mengerti dengan rencana pembangunan rusun baru bagi warga eks Kampung Bayam, yang bakal memakan waktu dan anggaran. Ia menjelaskan persoalan tersebut justru kini seolah tak kunjung usai.
"Persoalan ini jadi bertele-tele diwariskan Anies. Saya tidak mengerti kenapa Pj Gub mengambil keputusan ini. Tapi kualifikasi rusun bayam tentu ada, dan kalau peruntukannya sudah ditetapkan, maka itu harus konsisten. Tentu pembangunan rusun baru akan makan waktu, dan saya kira itu masuk anggaran 2025," kata Gilbert saat dihubungi, Rabu (24/1).
Dia mengatakan pembangunan rusun baru itu kurang urgen. Sebab, beberapa waktu lalu, warga eks Kampung Bayam sudah menerima uang kompensasi.
"Urgensi saya kira kurang, karena penjelasan dari JakPro, sebenarnya masyarakat sudah terima uang. Artinya, sebenarnya ada upaya dari JakPro," ujarnya.
Semenrtara itu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli merasa heran karena perjanjian Kampung Susun Bayam terdahulu belum selesai dan akan ada perjanjian yang baru.
"Kemarin gimana perjanjian. Bukan kemudian bangun rusun baru untuk Kampung Bayam. Ini Berarti perjanjian yang sana belum selesai, ini sudah mau ada perjanjian baru lagi," kata Taufik saat dihubungi, Rabu (24/1).
Ia pun menyoroti soal pembangunan rusun yang akan dimulai pada 2025. Politikus PKS itu meminta agar permasalahan Kampung Susun Bayam segera diselesaikan.
"Pj gubernur akan bangun tahun 2025, itu kan gubernur udah yang lain lagi. Atau Pak Heru sudah sangat yakin ya untuk menjadi gubernur sampai 2025, sehingga kemudian dengan pede mengatakan akan dibangun pengganti dari rusun Kampung Bayam. Jadi ini bikin perjanjian lagi atau seperti apa, itu tidak diselesaikan dulu secara hukum," ujarnya.
"Saya kira dikembalikan saja kepada perjanjian awal. Jadikan warga eks Kampung Bayam menuntut supaya bisa disana, karena memang sudah ada dulu di zaman Pak Anies kan sudah ada. Seperti apa perjanjiannya warga eks Kampung Bayam dengan pemprov ya diselesaikan saja perjanjiannya," imbuhnya.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
