Pantau - Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menilai banjir yang melanda Jakarta bukan hanya disebabkan curah hujan tinggi, melainkan akibat persoalan lingkungan dan tata ruang yang belum tertangani secara serius dan berkelanjutan.
"Banjir yang terjadi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa persoalan tata ruang, dan lingkungan di Jakarta masih membutuhkan perhatian serius, serta penanganan yang berkelanjutan," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap sistem drainase yang belum optimal, pendangkalan sungai, serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Menurut Kenneth, banjir bukan sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada keselamatan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah rawan banjir.
Dorongan Langkah Cepat dan Responsif
Kenneth mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bertindak cepat, responsif, dan terkoordinasi dalam menangani banjir, serta menjadikan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
Untuk penanganan jangka pendek, ia mengusulkan agar seluruh perangkat daerah siaga di lapangan, melakukan normalisasi dan pembersihan saluran air, penyedotan genangan di titik rawan, serta mendirikan posko pengungsian yang layak.
Selain itu, ia meminta penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan bagi bayi dan lansia.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas wilayah dengan pemerintah pusat serta daerah penyangga, mengingat kondisi wilayah hulu turut memengaruhi banjir di Jakarta.
Informasi yang cepat dan transparan terkait cuaca, ketinggian air, dan langkah antisipasi juga disebutnya krusial agar masyarakat dapat lebih siap dan waspada.
Pembenahan Jangka Panjang dan Penegakan Aturan
Untuk solusi jangka panjang, Kenneth menyoroti perlunya pembenahan sistem drainase terpadu, revitalisasi sungai dan waduk, percepatan pemasangan sheet pile di bibir sungai, serta penguatan infrastruktur pengendali banjir seperti polder dan pompa air.
Tak hanya pembangunan fisik, ia juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan.
"Penegakan aturan terhadap pelanggaran tata ruang harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap tahun," tegasnya.
Menurut Kenneth, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.
Ia menyebut pengerukan lumpur dan normalisasi kali tetap relevan dan harus dilakukan secara masif, rutin, dan tidak setengah-setengah.
Kenneth juga menyoroti pentingnya pembangunan saluran air mikro di kawasan permukiman padat penduduk, sebab banyak wilayah tergenang bukan karena luapan sungai, melainkan karena saluran lingkungan yang tidak berfungsi optimal.
Ia mengingatkan perlunya penertiban bangunan warga yang menutup atau memakan saluran air, karena hal tersebut mempersempit aliran dan menjadi salah satu penyebab utama genangan yang tak kunjung surut.
- Penulis :
- Gerry Eka
