Pantau.com - Nama Gubernur Jawa Tengah non-aktif Ganjar Pranowo pernah disebut dalam persidangan kasus mega korupsi e-KTP. Nama politisi PDI Perjuangan itu pernah disebut terpidana sekaligus mantan anggota DPR RI Miryam S Haryani serta mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazarudin.
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik sekaligus Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meminta Ganjar sadar diri dan mundur dari pencalonan pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018. Menurutnya, Ganjar harus berani jujur pada dirinya sendiri terkait keterlibatannya.
"Isu tentang dia (Ganjar) terseret e-KTP sudah sangat jelas, dan yang kita mintakan yang bersangkutan sebagai kader, yang notabene adalah petahana, jadi dia harus jujur pada dirinya sendiri, karena mental itu adalah Ganjar itu sendiri," ujar Siti Zuhro kepada Pantau.com, Jumat (16/3/2018).
Baca juga: Ganjar Pranowo Dikabarkan Jadi Tersangka e-KTP, Ini Kata PDIP
Jujur terhadap diri sendiri yang dimaksud Zuhro adalah sebuah keharusan dimana politisi PDI Perjuangan itu bisa mengukur kemampuan memimpin dan integritas diri untuk kembali menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Terlebih jika namanya sudah tersangkut dengan kasus besar seperti e-KTP, dan pembuktiannya semakin kuat dengan penuturan berbagai saksi.
"Kalau integritas tidak lulus sebagai calon pemimpin di daerah, seharusnya dia malu dan mundur, itu nilai-nilai budaya politik di dalam demokrasi," ucap Zuhro.
Baca juga: Ketika Demokrat Angkat Bicara Soal Potensi Ganjar Pranowo Jadi Tersangka e-KTP
Jika Ganjar berani mundur dalam jabatan atau pencalonan disebut Zuhro sebagai hal yang patut diacungi jempol. Karena menghormati etika dan moral politik. Seperti yang dilakukan berbagai pejabat lain yang sadar diri dan mengaku salah.
Bahkan lebih jauh Zuhro juga menilai, penyebutan nama Ganjar adalah isu lama, dan hanya kebetulan baru terkuat dengan momen yang mendekati Pilkada 2018.
"Jadi kan kita sudah di tengah jalan sekarang padahal sebelum ini sudah ada permasalahan itu sudah terkuak jauh sebelum pilkada mulai 2018 di Jawa Tengah," ujar Zuhro.
- Penulis :
- Adryan N
