Pantau - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dikabarkan telah memberikan arahan untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Langkah ini akan menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan pemerintahan Indonesia, sekaligus menandai dimulainya era baru bagi IKN sebagai pusat pemerintahan.
Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik, mengingat perpindahan ibu kota pemerintahan bukanlah hal sederhana. Persiapan yang matang, baik dari segi infrastruktur maupun ekosistem pendukung, menjadi kunci untuk memastikan transisi ini berjalan sukses pada 2028.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa arahan presiden untuk memulai kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN telah disampaikan secara resmi. "Bapak Presiden Republik Indonesia (Prabowo) telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025). Pernyataan ini juga telah dikonfirmasi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo.
Baca juga: Presiden Prabowo Disarankan Lepaskan Diri dari Bayang-Bayang Jokowi
Proses Persiapan Infrastruktur
Persiapan sarana dan prasarana di IKN terus dikebut sejak awal tahun 2025. Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur untuk mendukung operasional pemerintahan menjadi prioritas utama. Salah satu proyek yang tengah dirancang adalah pembangunan Masjid Nusantara sebagai simbol keberagaman dan kebersamaan di ibu kota baru.
"Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi strategis untuk memulai pembangunan jalan dan fasilitas pendukung lainnya," jelas Basuki. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk pengoperasian pemerintahan yang efisien di IKN.
Ekosistem Perbankan dan Investasi
Otorita IKN juga telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah investor perbankan terkemuka di Indonesia. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Nusantara.
"Percepatan pembangunan layanan perbankan menjadi prioritas kami, karena ini merupakan elemen penting dalam ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan tinggal dan bekerja di Nusantara," kata Basuki. Kantor-kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026 untuk mendukung layanan keuangan yang cepat dan efisien.
Baca juga: Presiden Prabowo Dorong Percepatan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia
Pengakuan Internasional dan Status Jakarta
Dalam forum internasional G20, Presiden Prabowo juga telah memaparkan rencana besar Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan perhatian global terhadap IKN dan menarik lebih banyak investor internasional.
Sementara itu, Presiden bersama DPR telah mengesahkan perubahan status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus (DK). Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam merealisasikan pemindahan pusat pemerintahan ke Nusantara.
Menyongsong Era Baru di IKN
Pemindahan ibu kota ke Nusantara bukan hanya soal lokasi fisik, tetapi juga simbol transisi menuju pemerintahan yang lebih modern dan inklusif. Dengan persiapan matang dan dukungan dari berbagai pihak, langkah ini diharapkan menjadi awal dari babak baru dalam sejarah Indonesia.
Semoga langkah Presiden Prabowo dan seluruh pihak terkait dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan dapat berjalan lancar, membawa manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia, serta memperkokoh posisi negara di kancah global.
Baca juga: Megawati dan Prabowo Akan Bahas Pertemuan Secara Langsung
- Penulis :
- Latisha Asharani
