Pantau - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menyusun langkah konkret dalam pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek.
Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, dihadiri oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, serta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membahas percepatan pembebasan lahan untuk infrastruktur pengendalian banjir di Jawa Barat pada Senin (17/3/2025).
Wamen PU, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa proyek pengendalian banjir di Kali Bekasi mencakup pembangunan tanggul sepanjang 33,52 km. Saat ini, 13,87 km telah rampung, sementara 19,64 km masih menunggu proses pembebasan lahan.
Baca juga: Kementerian PU Selesaikan Pembangunan Jembatan Bailey di Jambi
"Kami berharap data kepemilikan lahan dapat segera diidentifikasi, sehingga pada April Gubernur Jawa Barat dapat menetapkan lokasi (penlok) dan pembebasan lahan bisa dimulai akhir Mei 2025. Dengan demikian, pembangunan tanggul yang tersisa sekitar 19 km dapat dimulai pada Juni," ujar Wamen Diana.
Upaya pengendalian banjir di Jakarta dan Jawa Barat dilakukan melalui pendekatan struktural dan non-struktural. Secara struktural, pemerintah membangun tanggul, dua bendungan kering (dry dam) di Sukamahi dan Ciawi, Sodetan Ciliwung sepanjang 1.268 meter, serta pengendalian banjir di berbagai sungai di Jawa Barat.
Sementara itu, pendekatan non-struktural meliputi pemberdayaan Komunitas Peduli Sungai, pengaturan pemanfaatan sempadan sungai, serta pembersihan sampah di infrastruktur pengendali banjir.
Baca juga: Menteri Dody Dorong Pemda Kerja Sama dengan Swasta untuk Percepat Akses Air Bersih
"Yang tidak kalah penting adalah pengelolaan sampah sebelum masuk ke sungai. Diperlukan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah daerah, karena penyumbatan aliran sungai akibat sampah menjadi salah satu penyebab utama banjir. Selain itu, upaya pengendalian banjir harus mencakup pelestarian situ, perlindungan lahan sawah irigasi, serta pengamanan bendungan guna mendukung ketahanan pangan," tambah Diana.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa rakor ini menghasilkan kesepakatan untuk menertibkan bangunan yang berdiri di badan dan sempadan sungai di Jawa Barat.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi 124 bidang tanah dan bangunan di bantaran Sungai Bekasi yang akan diselaraskan dengan data BBWS Ciliwung Cisadane.
Baca juga: Dikunjungi Mensos, Menteri PU Tegaskan Komitmen Dukung Infrastruktur Sekolah Rakyat
"Langkah ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk pengendalian banjir di wilayah Bekasi dan Bogor dalam jangka menengah," kata Nusron.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat akan segera menyusun kerangka acuan untuk pembebasan lahan di wilayah sungai sebagai tindak lanjut rakor ini.
"Kini kita sudah masuk pada tahap teknis, bukan lagi tanggap darurat, melainkan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kami menyambut baik inisiatif ini dan akan segera bekerja menyusun kerangka acuannya," ujar Dedi.
Baca juga: Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Jalan Amblas di Lintas Jambi-Sumbar
- Penulis :
- Wulandari Pramesti
- Editor :
- Wulandari Pramesti
