Pantau - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa kesepakatan ini mencerminkan komitmen penuh Kementerian PU dalam membangun ekosistem pendukung bagi keberhasilan program MBG.
"Penandatanganan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat sinergi antarlembaga guna mendukung Program MBG, yang termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/Quick Wins) dalam RPJMN 2025-2029, sejalan dengan Asta Cita/Prioritas Nasional 4 untuk pembangunan sumber daya manusia," jelasnya.
Baca juga: Gaji Petugas MBG Molor, Ini Penjelasan Pemerintah
Dalam acara tersebut, Dody juga menekankan pentingnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung kelancaran program ini. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan sejumlah BUMN Karya turut menandatangani perjanjian kerja sama terkait penyediaan aset Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PU, berupa lahan yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta fasilitas pendukungnya. Pendanaan proyek ini bersumber dari skema Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN Karya.
Fasilitas yang akan dibangun mencakup dapur, ruang serbaguna, area parkir, akses masuk, jaringan air bersih, sanitasi, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Pada tahap awal, pembangunan dapur SPPG akan dimulai di tiga lokasi, yakni TK Putra II Kebumen (Jawa Tengah), TK Putra III Banjar (Jawa Barat), dan TK Putra II Pasir Putih (Jambi).
"Kami berharap inisiatif ini dapat diperluas ke berbagai daerah di Indonesia agar semakin banyak anak-anak yang mendapat manfaat dari Program MBG," tambah Dody.
Baca juga: Luhut Bertemu Kepala BGN, Sepakat bakal Audit Makan Bergizi Gratis Tiap 3 Bulan
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, turut menjelaskan bahwa Kementerian PU akan membangun dapur SPPG sebagai fasilitas umum yang menyediakan dan mendistribusikan makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
"Pembangunan dapur SPPG ini merupakan bagian dari dukungan Kementerian PU terhadap program MBG. Dengan fasilitas ini, kami berharap masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi," ujar Triono.
Dapur SPPG akan berdiri di atas lahan seluas sekitar 900 m², dengan bangunan utama sekitar 300 m². Desain dapur akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Infrastruktur yang disediakan oleh Kementerian PU meliputi jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, sumur bor, serta peralatan dapur.
Baca juga: Harga Makan Bergizi Gratis di Papua Pegunungan Rp35 Ribu, Ternyata Ini Alasannya
Dari total 51 lahan milik Kementerian PU yang digunakan untuk sekolah Yayasan Pendidikan Putra, sembilan lokasi telah disurvei dan memenuhi syarat sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG.
Lokasi tersebut tersebar di Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
"Dari sembilan lokasi tersebut, tiga di antaranya—Kebumen (Jawa Tengah), Banjar (Jawa Barat), dan Jambi—akan menjadi prioritas pembangunan dalam waktu dekat," kata Triono.
Pemilihan lokasi mempertimbangkan faktor kedekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, akses ke jalan utama, serta jumlah sekolah dalam radius 6 km dari dapur SPPG.
Baca juga: BGN: Makan Bergizi Gratis di Papua Prioritas untuk Masyarakat Rentan Gizi
Pembangunan dapur SPPG ini didanai melalui skema CSR dari tiga BUMN Karya, yakni PT Adhi Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero).
"Kami informasikan bahwa seluruh proyek ini akan dibiayai melalui CSR dari ketiga BUMN Karya tersebut. Biaya pembangunan satu dapur SPPG diperkirakan sekitar Rp4,5 miliar, mencakup pembangunan dapur, area parkir, akses masuk, jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, peralatan dapur, serta kendaraan distribusi," terang Triono.
Setelah MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani serta perizinan rampung, konstruksi akan segera dimulai.
Pembangunan diperkirakan memakan waktu sekitar empat bulan, dan setelah selesai, dapur SPPG akan langsung dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional dalam tahun ini.
Baca juga: Pemprov Jakarta Alihkan Sarapan Gratis ke Renovasi Kantin dan Perluasan KJP
- Penulis :
- Wulandari Pramesti
