Pantau - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Sanusi Pane, menilai pentingnya pengaturan operasional truk pengangkut batu bara yang melintasi wilayah kabupaten tersebut agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Harus ada aturan jam melintas sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat pengguna jalan raya lainnya,” ujar Sanusi dalam pernyataannya.
Ia mendesak Pemkab Rejang Lebong segera menertibkan kendaraan tambang yang kerap melintas di jalan kabupaten, terutama pada pagi dan siang hari saat lalu lintas padat.
Selama ini, masyarakat mengeluhkan konvoi truk batu bara dari Jambi menuju Kota Bengkulu yang menyebabkan kemacetan dan keterlambatan, termasuk bagi pekerja yang hendak masuk kerja.
“ Mereka terlambat masuk kerja karena adanya konvoi kendaraan tambang itu,” jelas Sanusi.
Lebih dari itu, kehadiran kendaraan-kendaraan besar tersebut dinilai memicu kecelakaan lalu lintas, baik karena kelebihan muatan maupun pengemudi yang tidak menguasai medan jalan.
Pemkab Minta Kemenhub Lakukan Kajian Khusus
Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri, mengungkapkan bahwa pada 17 April 2025 pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati memaparkan secara langsung berbagai dampak negatif dari lalu lintas truk tambang yang melintas di wilayahnya selama beberapa tahun terakhir.
“ Di samping merusak jalan, aktivitas kendaraan ini juga sering memicu kecelakaan lalu lintas dan lainnya,” ujar Fikri.
Hasil dari pertemuan itu adalah komitmen untuk segera mengirimkan surat resmi kepada BKT sebagai permintaan kajian serta rekomendasi kebijakan terkait pengaturan jam operasional angkutan batu bara di Kabupaten Rejang Lebong.
Langkah ini diharapkan menjadi awal dari kebijakan yang mampu mengurangi potensi kecelakaan dan memperlancar aktivitas warga, tanpa mengganggu aktivitas logistik nasional.
- Penulis :
- Peter Parinding
