Pantau - Program Sekolah Rakyat mendapat dukungan konkret dari sejumlah pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Solok, Manggarai Timur, dan Sumba Timur, yang menyatakan kesiapan menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Pernyataan ini disampaikan dalam forum klarifikasi dan pembahasan usulan Sekolah Rakyat yang berlangsung di Gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta, pada Senin (21/4/2025).
Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menyatakan Pemkab Solok siap membuka kegiatan belajar Sekolah Rakyat pada Juli 2025 dengan jenjang SMP sebagai tahap awal.
Sebanyak empat kelas akan dibuka, masing-masing dua kelas untuk siswa laki-laki dan perempuan, dengan total 100 siswa.
Pemkab Solok juga telah menyediakan lahan seluas 68 hektare untuk mendukung pengembangan sekolah secara berkelanjutan.
Jon menyebut progres pembangunan saat ini berjalan sesuai dengan ketentuan Kementerian Sosial.
Dukungan dari Manggarai Timur dan Sumba Timur, Fokus pada Akar Masalah Kemiskinan
Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, juga menyampaikan kesiapan wilayahnya dengan menyiapkan dua lokasi strategis untuk Sekolah Rakyat, masing-masing di bagian selatan dan utara kabupaten.
Ia menekankan pentingnya program ini untuk memperluas akses pendidikan di wilayah pinggiran dan mengatasi akar kemiskinan yang menurutnya bersumber dari rendahnya pendidikan kepala keluarga.
Agas berharap Sekolah Rakyat mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan yang selama ini menurun setelah jenjang SD.
Sementara itu, dari Kabupaten Sumba Timur, Sekretaris Daerah Umbu Ngadu Ndamu menyatakan program Sekolah Rakyat sejalan dengan visi bupati Umbu Lili Pekuwali, yaitu Humba Cerdas.
Pemkab Sumba Timur telah menyiapkan lahan, dokumen pendukung, dan melakukan koordinasi intensif dengan berbagai kementerian terkait, termasuk pengurusan sertifikat dan legalitas lahan.
Pelaksanaan Desk Sekolah Rakyat dilakukan dalam dua gelombang, pada 16–17 April dan 21–23 April 2025, dengan melibatkan kementerian/lembaga seperti Kemensos, PUPR, ATR/BPN, Kemendikdasmen, Kemendagri, dan Kemenag.
- Penulis :
- Gian Barani
