Pantau - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam, terutama dari sektor pertambangan, sebagai strategi utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyampaikan hal ini dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Sambas, Selasa.
"Langkah ini menjadi strategi penting dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kalbar," ujarnya.
Ketimpangan APBD dan Dominasi Tambang Ilegal
Ria Norsan menyoroti ketimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar dibandingkan provinsi lain di Kalimantan.
Ia mencatat bahwa APBD Kalimantan Timur sudah mencapai Rp24 triliun, Kalimantan Selatan Rp14 triliun, sementara Kalbar masih berada di angka Rp5,8 triliun.
Bahkan, Kalbar juga masih tertinggal dibanding Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara.
Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya PAD Kalbar adalah belum optimalnya pemanfaatan sektor tambang, yang saat ini sebagian besar masih dikuasai oleh aktivitas ilegal.
Kalbar memiliki potensi tambang yang besar seperti bauksit, silika, dan emas, namun belum memberi kontribusi maksimal terhadap PAD daerah.
"Karena banyak tambang ilegal, kita tidak bisa mendapatkan PAD-nya. Ke depan, mudah-mudahan bisa dijadikan tambang rakyat agar legal dan memberikan kontribusi nyata ke daerah," kata Norsan.
Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan IPM
Pemerintah Provinsi Kalbar berharap optimalisasi sektor tambang yang legal dapat memperkuat program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Saat ini, angka kemiskinan di Kalbar tercatat sebesar 6,32 persen, dan tingkat pengangguran terbuka di angka 4,86 persen.
Di Kabupaten Sambas, angka kemiskinan mencapai 6,53 persen dan pengangguran sebesar 4,99 persen.
"Angka pengangguran dan kemiskinan kita harus ditekan. Semakin kecil, semakin baik. Dan itu bisa tercapai kalau PAD kita kuat dan program-program pembangunan bisa menyentuh sampai ke desa-desa," lanjutnya.
Selain sektor tambang, Pemprov Kalbar juga menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dari tingkat desa.
"Kalau kita ingin IPM Kalbar meningkat, kita harus mulai dari desa. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus ditingkatkan di semua lini. Saya optimistis kalau tiga ini dibenahi, IPM kita akan naik," ujarnya.
Dorongan Pertumbuhan Ekonomi dan Target IPM Nasional
Saat ini pertumbuhan ekonomi Kalbar berada di angka 4,90 persen, sedangkan Kabupaten Sambas 4,74 persen.
Meski cukup stabil, Norsan menilai masih ada ruang besar untuk pertumbuhan apabila potensi daerah dikelola secara maksimal.
"Kita ingin Kalbar tidak terus berada di peringkat bawah IPM nasional. Target kita bisa masuk peringkat 15 besar nasional, jangan terus di posisi 30," pungkasnya.
- Penulis :
- Peter Parinding
