Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pengunduran diri 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 sebagai sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN).
Puan menegaskan bahwa proses rekrutmen CPNS tidak boleh semata-mata bersifat administratif, melainkan harus dirancang dengan pendekatan strategis dan perencanaan matang sejak penyusunan formasi hingga penempatan akhir.
"Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini," ujar Puan.
Menurutnya, angka pengunduran diri yang tinggi bukanlah fenomena biasa, melainkan menunjukkan bahwa sistem rekrutmen belum mampu menjawab ekspektasi serta kebutuhan generasi muda saat ini.
Ia menilai adanya kelemahan dalam perencanaan rekrutmen yang menyebabkan ketidaksesuaian antara minat peserta dan posisi yang ditawarkan.
Jika masalah ini tidak segera diperbaiki, negara berisiko kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik.
"Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua," kata Puan.
Dorongan Reformasi dan Pendekatan Manusiawi
Puan mendorong Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan reformasi mendasar terhadap sistem rekrutmen ASN.
Ia menekankan bahwa sistem baru harus mempertimbangkan transparansi sejak awal proses seleksi, penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jaminan karier yang adil.
"Penempatan ASN, terutama di daerah 3T harus disertai dengan insentif yang layak, peluang pengembangan karier yang adil, serta infrastruktur yang mendukung agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan hidup dengan layak," tegasnya.
Puan juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dalam seleksi ASN, terutama untuk formasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia menambahkan bahwa generasi muda kini tidak hanya tertarik menjadi PNS karena alasan stabilitas dan pensiun, melainkan mencari pekerjaan yang bermakna, memberi peluang bertumbuh, serta menjamin kualitas hidup yang seimbang.
"Kalau negara ingin menarik SDM terbaik, maka sistem ASN juga harus bertransformasi menjadi sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman," ujar Puan.
Sebagai mitra pemerintah, DPR akan memberikan masukan konstruktif untuk pembenahan manajemen ASN.
Puan memastikan bahwa isu ini akan menjadi perhatian serius dalam pengawasan dan legislasi ke depan.
"Jika ini tidak segera dibenahi, maka pelayanan publik yang seharusnya menjadi wajah kehadiran negara di tengah rakyat akan kehilangan daya saing," tutupnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
- Editor :
- Ricky Setiawan
