Pantau - Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, sebagai langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
Fokus pada Penghapusan Outsourcing dan Reformasi Regulasi
Prabowo menyampaikan bahwa pembentukan dewan ini merupakan hadiah khusus bagi kaum buruh.
"Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," ucapnya di hadapan ribuan buruh.
Dewan ini akan terdiri dari tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia dan bertugas memberikan masukan kepada Presiden terkait perbaikan regulasi dan undang-undang yang dinilai belum berpihak kepada pekerja.
Presiden juga menegaskan dukungannya terhadap usulan penghapusan sistem outsourcing, sembari menekankan pentingnya proses transisi yang mempertimbangkan iklim investasi.
"Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," ujar Prabowo.
Satgas PHK dan Komitmen terhadap Perlindungan Pekerja
Selain itu, Prabowo mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang merugikan pekerja.
Ia juga mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan RUU untuk melindungi pekerja laut serta sektor perikanan.
Prabowo menegaskan komitmennya terhadap keadilan bagi buruh dengan menyatakan, "Bila perlu, negara akan turun tangan."
Pidato Presiden mendapat sambutan antusias dari para pimpinan serikat buruh yang hadir, termasuk Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, yang mendukung langkah-langkah nyata pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja.
- Penulis :
- Gian Barani
