Pantau - Ombudsman Republik Indonesia menyambut baik langkah Kementerian Pertanian yang menghentikan sementara impor karkas kambing dan domba sebagai bentuk perlindungan terhadap peternak lokal.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan negara kepada peternak dalam negeri.
Yeka menjelaskan, berdasarkan penjaringan aspirasi dan laporan, banyak peternak mengalami kerugian signifikan saat impor masih berjalan.
Sejak kebijakan penghentian impor diterapkan, harga daging kambing dan domba lokal mulai menunjukkan perbaikan meskipun belum disebutkan nominal kenaikannya.
Strategi Komprehensif Dukung Keberlanjutan Peternak Lokal
Ombudsman mendorong agar pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini diperkuat dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan sistem distribusi pangan yang adil dan berkelanjutan.
Kementerian Pertanian memastikan akan terus menangguhkan rekomendasi impor sebagai bentuk komitmen terhadap keberlangsungan usaha peternak lokal.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menjelaskan bahwa kementerian tengah berkoordinasi dengan Kementerian Agama serta lembaga keagamaan untuk mendorong pemotongan hewan DAM dilakukan di dalam negeri.
Langkah ini tidak hanya mendukung aspek religius, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan peternak.
Selain itu, Kementan bersama Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) membentuk kelembagaan peternakan berbasis klaster dari hulu hingga hilir.
Sebagai bagian dari strategi penguatan pasar, Kementan juga meminta 28 importir untuk menyerap produksi lokal.
Bupati Malang HM Sanusi menyatakan kesiapan wilayahnya untuk menjadi sentra kambing dan domba nasional.
Sementara itu, pemilik Mukodam Farm, Ahmad Mukodam, berharap agar kebijakan penghentian impor dapat dipertahankan demi stabilitas harga ternak lokal.
- Penulis :
- Gian Barani
