Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal pelaksanaan otonomi khusus (otsus) di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, khususnya di Provinsi Papua Tengah.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam kunjungannya ke Timika, Papua Tengah, sebagai bagian dari Panja Evaluasi DOB yang dibentuk oleh Komisi II DPR.
Zulfikar menyatakan bahwa walaupun pencapaian belum maksimal, masyarakat Papua Tengah tetap mengapresiasi pembentukan provinsi baru tersebut.
Dalam tiga tahun sejak pemekaran, ia mencatat adanya kemajuan signifikan terutama dalam hal keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
"Kehadiran daerah otonomi baru ini adalah jawaban atas kebutuhan mereka," ujarnya.
Komisi II DPR Serap Aspirasi Masyarakat, Soroti Kebutuhan Kantor Wilayah ATR/BPN
Zulfikar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa Papua Tengah mampu memenuhi harapan masyarakat akan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan.
Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui unsur eksekutif, legislatif, dan lembaga adat mencakup peningkatan pelayanan publik, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi.
Komisi II melalui Panja Evaluasi DOB hadir untuk menjembatani aspirasi tersebut dengan kebijakan pemerintah pusat.
Salah satu sorotan penting dalam kunjungan ini adalah kebutuhan mendesak untuk membentuk kantor wilayah ATR/BPN sendiri di Papua Tengah.
Zulfikar meminta Kementerian ATR/BPN segera menghadirkan kantor pertanahan di kabupaten/kota yang belum memilikinya serta membentuk kanwil tersendiri di provinsi tersebut.
Ia juga menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program pembangunan yang sedang berjalan agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Zulfikar berharap seluruh aspirasi yang dihimpun dari masyarakat Papua Tengah dapat didengar dan ditindaklanjuti pemerintah pusat, khususnya Presiden, agar manfaat program otsus benar-benar dirasakan masyarakat.
- Penulis :
- Balian Godfrey
