Pantau - Pemerintah Indonesia melalui Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan siap menjembatani ribuan lowongan kerja sektor formal di Kuwait dengan peningkatan kompetensi dan koordinasi lintas lembaga.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan daring bersama Duta Besar RI untuk Kuwait, Lena Maryana, membahas pemenuhan tenaga kerja migran Indonesia (PMI) untuk 4.000 posisi yang tersedia.
Namun hingga 2024, baru sekitar seperempat dari kebutuhan tersebut yang terisi oleh PMI.
Peluang terbuka lebar di sektor hospitality dan kesehatan, dengan total 2.668 lowongan tercatat hingga April 2025, disusul sektor manufaktur, konstruksi, dan otomotif.
Bahasa Jadi Kendala Utama, Pemerintah Siap Perkuat BLK dan Koordinasi G to G
Christina mendorong Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) untuk menyesuaikan keterampilan PMI dengan kebutuhan spesifik di Kuwait.
Namun Dubes RI Lena Maryana mencatat bahwa kerja sama antarpemerintah (G to G) di bidang kesehatan belum terjalin, sementara pemerintah Kuwait membuka rekrutmen langsung tanpa perjanjian bilateral, yang dimanfaatkan negara lain seperti Bangladesh dan Pakistan.
Kendala paling mencolok adalah minimnya kemampuan bahasa Inggris para calon PMI.
Contohnya, permintaan 100 tenaga keamanan pada 2023 gagal dipenuhi karena semua peserta tidak lolos seleksi bahasa.
Lena meminta KemenP2MI untuk mendorong Balai Latihan Kerja (BLK) menambahkan pelatihan specific purpose English, agar PMI siap mengisi posisi strategis di Kuwait.
Christina menegaskan komitmennya menjembatani kebutuhan pasar tenaga kerja Kuwait dengan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang siap bersaing secara profesional.
- Penulis :
- Balian Godfrey
