Pantau - Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily meminta aparat penegak hukum (APH) untuk menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang menghambat investasi melalui tindakan premanisme.
Ia menekankan bahwa Indonesia membutuhkan iklim yang kondusif guna mendukung investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menjamin kelancaran dunia usaha.
Menurut Ace, ormas yang melakukan intimidasi terhadap pembukaan usaha telah mengganggu produktivitas ekonomi nasional dan harus segera ditindak.
Ia mengakui bahwa dalam beberapa waktu terakhir terdapat sejumlah ormas yang terlibat dalam tindakan premanisme.
Gangguan Terhadap Proyek BYD Jadi Sorotan
Salah satu kasus gangguan ormas diungkap oleh Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, yaitu terhadap proyek pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.
Eddy mengungkapkan informasi tersebut setelah kunjungan resmi ke Shenzhen, China, atas undangan pemerintah Republik Rakyat China.
Dalam pertemuan tersebut, pihak RRC juga menyoroti isu premanisme yang menjadi hambatan bagi masuknya investor asing ke Indonesia.
Eddy menegaskan bahwa jaminan keamanan adalah syarat utama bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan bahwa gangguan dari ormas terhadap proyek BYD sudah berhasil diatasi.
Ia menyebut pihaknya telah menjalin komunikasi dengan perusahaan terkait dan melakukan pengecekan langsung di lapangan.
Faisol berharap agar aksi serupa tidak kembali terjadi pada proyek-proyek pembangunan lainnya.
Lemhannas menegaskan bahwa penegakan hukum mutlak diperlukan agar aktivitas ekonomi dan investasi tidak terganggu oleh intimidasi dari kelompok ormas.
- Penulis :
- Balian Godfrey
