Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong pembentukan Panitia Khusus guna mempercepat penguatan ekonomi serta penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di wilayah perbatasan Papua yang dinilai masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pelayanan publik.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda di Jayapura pada Senin.
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai kompleksitas persoalan di kawasan perbatasan Papua tidak dapat ditangani secara parsial.
Ia menyebut persoalan perbatasan melibatkan banyak kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah sehingga memerlukan wadah koordinasi yang lebih kuat dan berwenang luas melalui pembentukan Pansus di Parlemen RI.
“Selama ini penanganan isu perbatasan lebih banyak dilakukan melalui panitia kerja yang ruang lingkup terbatas pada mitra komisi tertentu, sementara persoalan di lapangan menyangkut lintas sektor mulai dari administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat lokal,” ungkapnya.
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan pembentukan Pansus akan dibahas bersama seluruh fraksi di DPR RI.
Pembahasan tersebut bertujuan memperoleh kesepahaman politik agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat.
Ia berharap rekomendasi Pansus mampu mendorong sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah secara berkelanjutan.
“Kehadiran wilayah perbatasan tidak boleh hanya dipandang sebagai beranda negara, tetapi harus dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan perdagangan lintas batas, pengembangan usaha mikro kecil menengah, serta optimalisasi potensi sumber daya lokal,” ujarnya.
Selain aspek regulasi, DPR RI memastikan pembangunan fisik tetap menjadi prioritas di kawasan perbatasan Papua.
Pembangunan fisik tersebut meliputi Pos Lintas Batas Negara, jalan penghubung, fasilitas kesehatan, serta sarana pendidikan.
Prioritas pembangunan itu ditujukan agar aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan dapat tumbuh lebih cepat, merata, dan berdaya saing dalam jangka panjang.
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan ke Pos Lintas Batas Negara di Skouw, Kota Jayapura, Papua.
“Pada Rabu (4/2) kami sudah melakukan kunjungan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di Skouw, Kota Jayapura, Papua guna melihat langsung seperti apa kondisi tempat tersebut,” katanya.
Hasil kunjungan tersebut menunjukkan percepatan pembangunan infrastruktur di perbatasan Papua memang diperlukan karena perekonomian wilayah perbatasan sangat berdampak bagi kesejahteraan warga setempat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
