Pantau - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan untuk melakukan kajian ulang terhadap kebijakan tarif cukai pada industri hasil tembakau (IHT).
Ia menekankan pentingnya penerapan tarif cukai yang moderat agar tetap menjaga optimalisasi penerimaan negara tanpa menekan industri secara berlebihan.
Misbakhun menyoroti kasus perusahaan rokok Gudang Garam (kategori Sigaret Kretek Mesin I) yang mengalami penurunan produksi, meskipun pasokan tembakau tetap habis di pasar.
Ia mempertanyakan apakah penurunan ini disebabkan oleh peningkatan impor tembakau karena stok dalam negeri yang tidak mencukupi.
Ia menilai kondisi Gudang Garam perlu menjadi bahan analisis, termasuk potensi terjadi pada pabrikan lain, dan menekankan perlunya strategi keluar (exit strategy) bila memang ada tren kontraksi industri secara menyeluruh.
Roadmap Cukai dan Harga Rokok Diusulkan untuk Stabilitas Usaha
Menurut Misbakhun, jika penurunan produksi juga dialami perusahaan lain, maka model tunggal tarif cukai dengan kenaikan rutin harus dikaji ulang karena bisa berdampak eksesif terhadap produksi dan penerimaan negara.
Sementara itu, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menyatakan dukungannya terhadap penyusunan Roadmap kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) untuk periode 2026–2029.
Ketua Umum GAPPRI, Henry Najoan, mengajukan dua usulan utama agar roadmap tersebut menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Pertama, agar selama 2026–2029 tidak ada kenaikan tarif CHT dan HJE, sebagai masa pemulihan dari tekanan rokok murah ilegal yang tidak jelas asal-usul dan produsennya.
Kenaikan tarif baru bisa dipertimbangkan kembali pada 2029, menyesuaikan kondisi daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
Kedua, GAPPRI meminta agar semua pemangku kepentingan dilibatkan dalam penyusunan roadmap, termasuk mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat, keberlanjutan tenaga kerja IHT, sektor pertanian tembakau dan cengkeh, serta efektivitas pengendalian rokok ilegal.
Henry berharap roadmap ini dapat menjaga pendapatan negara dari sektor cukai, mempertahankan lapangan kerja, memberi efek ganda ekonomi, dan menjaga keberlangsungan investasi industri hasil tembakau.
- Penulis :
- Gian Barani
