Pantau - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) menyatakan bahwa Pendataan Keluarga 2025 (PK-25) akan menjadi langkah strategis dalam mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menegaskan bahwa hasil pendataan ini akan menjadi fondasi pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk perumusan berbagai kebijakan pembangunan.
PK-25 juga menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Pemutakhiran data akan dilakukan mulai 16 Juni hingga Agustus 2025, dengan target data tersedia pada akhir September atau Oktober 2025.
Pendataan dilakukan lintas kementerian dan lembaga, dengan koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk integrasi ke dalam sistem data nasional.
Isyana menyebut bahwa PK-25 sangat krusial karena mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan menjadi landasan penting dalam arah baru kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
- Penulis :
- Gian Barani
