Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam pengelolaan laut berkelanjutan melalui program ekonomi biru dan penguatan regulasi zonasi ruang laut dalam forum Our Ocean Conference (OOC) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Busan, Korea Selatan.
Komitmen di Forum Internasional dan Strategi Zonasi Laut
"KKP mewakili Indonesia menyampaikan komitmen mengelola laut secara berkelanjutan melalui program prioritas ekonomi biru pada forum OOC dan APEC yang berlangsung di Busan, Korea Selatan," kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana.
Delegasi Indonesia dalam OOC ke-10 menekankan pentingnya penataan ruang laut melalui penerapan regulasi rencana zonasi (RZ) yang meliputi zonasi antar daerah, kawasan strategis nasional, dan kawasan strategis nasional tertentu.
"Penataan ruang laut adalah dasar dari seluruh pemanfaatan ruang yang ada di wilayah pesisir dan laut agar tercipta keselarasan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian ekosistem pesisir dan laut," ujar Kartika.
Indonesia juga menyampaikan komitmen memperkuat pengelolaan karbon biru melalui penghitungan cepat nilai karbon biru di padang lamun pada 20 kawasan konservasi laut.
Langkah ini diperkuat dengan pembentukan Blue Carbon Network and Database sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem informasi karbon biru yang terintegrasi.
Implementasi Program dan Kerja Sama Regional
Indonesia menegaskan perlunya kerja sama regional dalam forum APEC ke-5 yang digelar pada 30 April hingga 1 Mei, terutama dalam tata kelola kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.
Dalam Ministerial Meeting APEC, Indonesia mendorong konservasi laut, budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir, dan penanganan sampah laut dengan melibatkan nelayan secara aktif.
Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry menyampaikan bahwa kolaborasi regional dibutuhkan untuk menghadapi perubahan iklim, polusi laut, praktik penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing), serta untuk memperkuat infrastruktur digital dan penataan ruang laut yang berkelanjutan.
"Yang masih dikerjakan KKP di tahun ini yakni menetapkan 200.000 hektare Kawasan Konservasi Laut baru. Kemudian akan menaikkan skor efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut sebesar rata-rata 5 persen dari skor tahun 2024," jelas Kartika.
KKP juga tengah menjalankan pilot project Kampung Budi Daya Rumput Laut di Wakatobi yang akan diperluas ke Maluku dan Rote Ndao sebagai bagian dari implementasi perikanan berkelanjutan.
"Serta akan membangun ocean monitoring system dan 15 kawasan konservasi perairan (marine protected area) hingga 2027," kata Kartika.
Implementasi ekonomi biru di Indonesia juga mengedepankan prinsip inklusivitas dengan melibatkan kearifan lokal, peran perempuan, pelaku perikanan kecil, partisipasi masyarakat, dan tenaga penyuluh.
Tujuan utama dari strategi ini adalah membangun industri perikanan yang berkelanjutan dan inklusif dari hulu ke hilir.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menekankan pentingnya penataan ruang laut untuk menjaga kelestarian ekosistem, mendukung kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penulis :
- Arian Mesa
