Pantau - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperluas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke 17 kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Selatan sebagai upaya percepatan penanganan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Sosialisasi program perluasan MBG ini dilaksanakan pada pekan kedua Mei 2025, bertempat di Kecamatan Rantau Panjang, Desa Rantau Panjang Ulu, Kabupaten Ogan Ilir.
Kegiatan sosialisasi turut dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani, staf Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Alwin Supriyadi, serta tim dari Badan Gizi Nasional.
Program MBG merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam menyediakan asupan gizi seimbang secara gratis, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
Menurut perwakilan BGN, Fadil, “Program MBG adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.”
Irma Suryani juga menyampaikan dukungannya terhadap program ini, menyebutnya sebagai bagian dari strategi nasional yang penting untuk kesejahteraan masyarakat.
"Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesejahteraan gizi masyarakat yang terkadang terbatas aksesnya," ujar Irma.
Edukasi Gizi dan Penguatan Infrastruktur Dapur Sehat
Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah berharap dapat membentuk budaya hidup sehat di masyarakat serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dan pengolahan makanan yang higienis.
Irma menambahkan bahwa program ini tidak hanya menyasar penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan generasi muda Indonesia.
"Program ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas melalui penyediaan makan siang bergizi secara gratis bagi anak-anak usia sekolah", ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmennya dalam membantu BGN melakukan pengawasan terhadap dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar.
Pemerintah dan BGN membuka peluang kepada seluruh masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pembangunan dapur sehat, termasuk di Sumatera Selatan.
Irma membantah adanya penguasaan dapur SPPG oleh pihak-pihak tertentu dan memastikan proses penunjukan Kepala SPPG dilakukan langsung oleh BGN.
Setiap dapur sehat akan dikelola oleh Kepala SPPG yang bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan guna menjamin kualitas gizi serta distribusi makanan yang efisien.
Dalam pelaksanaannya, satu SPPG akan melibatkan 45 hingga 50 petugas yang berasal dari warga lokal, sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.
- Penulis :
- Arian Mesa
