Pantau - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak boleh mengandung unsur monopoli maupun spekulasi yang merugikan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan JK dalam sambutannya pada Muktamar ke-5 Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) yang digelar di Jakarta, Kamis, 15 Mei 2025.
Menurutnya, ekonomi Islam perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, bukan semata-mata mengadopsi sistem dari abad ke-6 hingga abad ke-13.
Esensi Ekonomi Islam: Kesejahteraan, Keadilan, dan Keterbukaan
JK menekankan bahwa esensi dari ekonomi Islam adalah kesejahteraan, kebahagiaan, keadilan, dan keterbukaan yang tercermin dalam prinsip ekonomi yang tidak boleh monopoli, tidak boleh spekulatif, harus jujur, terbuka, dan bersaing secara sehat.
Ia menegaskan bahwa ekonomi Islam itu mudah dijalankan, tetapi tidak boleh disederhanakan secara sembarangan maupun dibuat terlalu rumit.
Terkait riba, JK menjelaskan bahwa esensinya adalah ketidakadilan dalam transaksi yang memberatkan pihak peminjam.
Ia mencontohkan bunga pinjaman yang sangat tinggi, seperti di atas 20 persen, sebagai bentuk riba yang menzalimi.
Sebaliknya, bunga pinjaman yang rendah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6–7 persen dinilai tidak termasuk riba karena tidak memberatkan.
JK juga menyebut bahwa ekonomi tidak bisa berjalan jika bunga pinjaman terlalu tinggi.
Ekonomi Islam, lanjutnya, merupakan bagian dari muamalah yang bersumber dari sunnah Nabi Muhammad SAW dan berada di antara prinsip kapitalisme dan sosialisme.
Sistem ini mendorong perdagangan yang adil dan jujur, bebas dari monopoli dan praktik spekulatif.
- Penulis :
- Balian Godfrey
