Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan yang dilaksanakan di wilayahnya.
Dalam pernyataannya, Dedi menyebut KPAI sebaiknya tidak hanya mengoreksi, namun juga mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan anak dan remaja.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Senin, usai membahas realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama KPK.
KPAI sebelumnya mengungkapkan temuan bahwa peserta program ditentukan tanpa asesmen dari psikolog profesional, melainkan hanya berdasarkan rekomendasi dari guru Bimbingan Konseling (BK).
Sebanyak 6,7 persen siswa peserta program bahkan mengaku tidak mengetahui alasan mereka mengikuti kegiatan tersebut.
Dedi: Bahas Inti Masalah Anak, Bukan Hanya Soal Teknis
Dedi menilai bahwa KPAI semestinya lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi anak-anak dan remaja, seperti konflik rumah tangga maupun masalah sekolah yang bisa mengarah pada tindakan kriminal.
Ia menyarankan agar KPAI turut membuat program khusus yang menyasar ribuan siswa bermasalah di Jawa Barat.
Menurut Dedi, membahas hal-hal teknis seperti persoalan tempat tidur dalam program pembinaan tidak akan menyentuh akar persoalan sebenarnya.
Ia juga menegaskan bahwa program ini telah menunjukkan hasil yang positif.
Dari 39 siswa yang telah menyelesaikan program, beberapa menunjukkan perubahan perilaku, seperti meningkatnya disiplin, empati, bahkan tindakan mencium kaki ibu mereka sebagai bentuk penghormatan.
Sebanyak 273 siswa dijadwalkan akan lulus dari program tersebut pada Selasa, 20 Mei 2025.
Program ini dilaksanakan di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Pemprov Jawa Barat merencanakan pembinaan bagi 15.000 hingga 20.000 siswa bermasalah melalui program serupa ke depannya.
- Penulis :
- Balian Godfrey
