Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah berhati-hati dan tidak mengaburkan fakta sejarah dalam proses penulisan sejarah nasional versi baru yang dijadwalkan rampung pada Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Puan menegaskan pentingnya menjaga akurasi sejarah dan menolak segala bentuk penulisan ulang sejarah tanpa pelurusan kebenaran yang berdasar.
Ia menyatakan bahwa sejarah Indonesia harus tetap menampilkan perjuangan para pahlawan dan rakyat yang telah melalui masa-masa pahit dan getir dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan.
DPR Kawal Proses, Penulisan Libatkan Ratusan Sejarawan
Komisi X DPR RI disebut telah menggelar rapat dengar pendapat umum untuk menghimpun masukan dari masyarakat, khususnya dari kalangan sejarawan.
Komisi juga akan meminta penjelasan resmi dari pemerintah mengenai metodologi dan substansi dalam penulisan sejarah versi terbaru tersebut.
Puan mengingatkan kembali semboyan Bung Karno, “JAS MERAH: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah,” sebagai prinsip utama dalam menulis sejarah bangsa.
Ia meminta agar proses penulisan dilakukan secara cermat dan tidak tergesa-gesa demi menjaga integritas narasi sejarah nasional.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa penulisan sejarah versi baru ini melibatkan lebih dari 100 ahli sejarah dari berbagai universitas di Indonesia.
Fadli menambahkan bahwa proses revisi, penambahan, dan pelurusan dilakukan berdasarkan hasil kajian akademik dan referensi dari buku-buku sejarah yang telah ada.
- Penulis :
- Balian Godfrey
