Pantau - Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Dinas Pendidikan Provinsi Papua terus mempercepat proses pemetaan dan penataan pendidikan vokasi sebagai bagian dari revitalisasi SMK demi mencetak lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
Strategi ini telah berjalan sejak 2018 dan diperkuat melalui keluarnya PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Revitalisasi menyasar sarana prasarana, peningkatan kualitas guru, serta pembentukan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan vokasi.
Pemetaan ini juga mengungkap ketidaksesuaian jurusan dengan potensi lokal, seperti SMK agribisnis yang membuka jurusan teknik kendaraan ringan.
Menurut Yulianus Kuayo, Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Provinsi Papua, hal ini terjadi karena pengalihan kewenangan pengelolaan SMK ke daerah tanpa kajian mendalam.
"Kalau semua sekolah membuka jurusan yang sama, siapa yang akan mengajar, guru produktif itu langka dan tidak ada formasi CPNS," ujarnya.
Relevansi, Link and Match, dan Dukungan Dunia Industri
Amelia Ondikleuw, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, menegaskan bahwa pemetaan ini bertujuan untuk menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan ekonomi lokal dan regional.
"Kita tidak ingin lulusan SMK hanya dapat ijazah, tetapi tidak tahu akan bekerja dimana. Oleh karena itu, semua jurusan di SMK harus benar-benar menjawab kebutuhan dunia kerja atau mempersiapkan mereka menjadi wirausaha," kata Amelia.
Langkah konkret dari pemetaan ini adalah menyesuaikan nomenklatur jurusan SMK dengan spektrum keahlian nasional melalui SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Nomor 188.4/2018.DPPAD/VII/2022.
Di Kabupaten Jayapura terdapat delapan SMK negeri dan swasta, yang mencerminkan upaya pemerataan pendidikan vokasi di berbagai distrik.
Konsep link and match diterapkan dengan menyelaraskan program keahlian berdasarkan karakteristik wilayah, seperti kelautan dan perikanan di pesisir serta agribisnis di dataran tinggi.
Beberapa SMK telah menjalankan kelas industri, seperti SMK Pariwisata Papua yang bekerja sama dengan Ultima Hotel Entrop dan SMK Negeri 4 Merauke dengan PT Medco di bidang kehutanan.
Skema ini memungkinkan siswa belajar langsung di perusahaan dengan kurikulum berbasis standar industri hingga 70 persen.
Namun tantangan besar masih dihadapi, termasuk keterbatasan perusahaan besar di Papua untuk menyerap lulusan dan kurangnya dorongan kewirausahaan di sekolah.
Beberapa SMK seperti SMK Negeri 5 Agribisnis Merauke dan SMK Agribisnis Koya mulai menciptakan peluang usaha melalui pengembangan produk lokal.
Dinas Pendidikan Papua menilai perlunya pelatihan guru produktif, penyediaan sarana praktik, serta dukungan anggaran melalui DAK dan program SMK Pusat Keunggulan.
Pemerintah kabupaten mengelola sebagian besar SMK, sedangkan provinsi membina tiga sekolah khusus: Agribisnis dan Agroteknologi di Koya, Pariwisata di Jayapura, dan Kemaritiman di Biak.
Ketiga sekolah ini dijadikan model pendidikan vokasi berbasis industri dan kewirausahaan.
Dinas Pendidikan Provinsi Papua juga tengah membenahi aspek penerimaan siswa, asrama, kurikulum, dan standar pembelajaran demi menghasilkan lulusan yang kompetitif secara nasional dan internasional.
Jika semua pihak berkomitmen, dalam lima tahun mendatang wajah pendidikan vokasi di Papua diyakini akan mengalami perubahan nyata dan signifikan.
- Penulis :
- Balian Godfrey
