Pantau - Pemerintah Kota Surabaya tengah menyusun standar operasional prosedur (SOP) baru untuk pelaksanaan pos keamanan lingkungan (siskamling) berbasis kolaborasi antara warga, kepolisian, dan TNI.
Pendekatan ini mengadopsi konsep "Kampung Tangguh" yang sebelumnya diterapkan selama masa pandemi COVID-19.
"Jadi kita adopsi seperti dulu waktu COVID-19, ada Kampung Tangguh bisa menangani berbagai permasalahan di kampung," kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan penguatan kembali konsep Kampung Tangguh secara bertahap melalui siskamling kolaboratif.
Program ini akan dimulai pada tahap awal di 500 RW dari total sekitar 1.300 RW yang ada di Surabaya.
"Total ada sekitar 1.300 RW di Surabaya. Target awalnya 500 RW terlebih dulu agar pengawasan dan evaluasi bisa maksimal," jelas Fikser.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di berbagai wilayah kota.
Meningkatkan Partisipasi Warga dan Respons Cepat Keamanan
Tujuan utama program ini adalah mencegah tindak kriminalitas, khususnya curanmor, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
"Sudah banyak kampung yang mulai menerapkan siskamling karena kesadaran warga meningkat akibat kejadian yang berulang. Warga mulai terlibat aktif dalam menjaga lingkungannya," ujarnya.
Namun, Fikser mengakui bahwa keterbatasan sumber daya menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program ini secara merata.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemkot Surabaya memperkuat akses komunikasi darurat melalui layanan Command Center 112.
Layanan 112 akan terhubung langsung dengan kepolisian melalui nomor 110 agar penanganan cepat bisa dilakukan ketika terjadi insiden.
"Hal ini kami lakukan agar saat ada kejadian bisa langsung menghubungi kami dan aparat dapat bergerak cepat ke lokasi," pungkas Fikser.
- Penulis :
- Balian Godfrey
