Pantau - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya penerapan sertifikat tanah digital sebagai langkah mutlak dalam sistem pertanahan nasional.
Pernyataan ini disampaikan Nusron saat mengisi kuliah pakar di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), pada Senin, 26 Mei 2025.
Dalam pidatonya, Nusron mengatakan bahwa "Sertifikat digital itu adalah necessary condition, sunatulloh, keharusan".
Menurutnya, digitalisasi pertanahan bertujuan mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi pengelolaan data tanah.
Dengan sistem digital, potensi tumpang tindih kepemilikan lahan dapat dicegah secara efektif.
Cegah Tumpang Tindih dan Perkuat Keamanan Siber
Nusron menyebut bahwa seluruh data Nomor Induk Bidang (NIB) saat ini telah terdigitalisasi.
Dengan kondisi tersebut, pengecekan status kepemilikan tanah dapat dilakukan secara real-time.
Ia mencontohkan skenario di mana seseorang mengajukan kepemilikan baru, maka sistem akan langsung memverifikasi melalui NIB dan peta digital.
"Kalau tiba-tiba ada orang yang mengajukan baru, dicek NIB-nya, di peta langsung ketahuan tidak bisa, itu sudah ada yang punya", ujarnya.
Lebih lanjut, digitalisasi pertanahan tidak hanya mencakup dokumen legal, tetapi juga data spasial seperti peta bidang tanah.
"Nomor bidang petanya itu ada semua di dalam lampiran digitalisasi itu", ungkap Nusron.
Terkait keamanan, ia memastikan bahwa sistem digital pertanahan dilengkapi dengan perlindungan siber berlapis.
"Keamanan sibernya dipastikan aman. Sampai hari ini belum ada serangan", tegasnya.
Ia juga menyatakan optimisme bahwa sistem ini akan tetap aman ke depannya.
Nusron mendorong masyarakat untuk mempercayai sistem digital pertanahan yang tengah dikembangkan pemerintah.
- Penulis :
- Arian Mesa
